Kuningan-Tendean Dibangun "Underpass"

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mencari formula terbaik untuk memecahkan masalah macet lalu lintas di Ibu Kota. Setelah mantap dengan siasat membangun persimpangan tak sebidang mulai tahun depan, kali ini ide untuk merekayasa lalu lintas juga mengemuka.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menyampaikan, ada puluhan titik rawan kemacetan yang harus dipecahkan. Umumnya titik rawan kemacetan itu terjadi di daerah yang jalannya menyempit (bottle neck), persimpangan, dan jalur putaran kendaraan.

"Solusi yang paling ringan seperti signal setting, perubahan arus lalu lintas dan membuat lintasan underpass atau flyover di persimpangan," kata Pristono di Jakarta, Senin (10/12/2012).

Saat ditanyai tentang peran Dinas PU dalam penanganan masalah macet, ia menjawab bahwa kemacetan tak bisa selesai hanya dengan manajemen kemacetan. Karena harus diimbangi dengan perbaikan infrastruktur, seperti penambahan jalan, penyediaan lahan parkir, serta petugas yang berjaga di lapangan.

"Juga harus ada rekayasa, misalnya melebarkan jalur (bottle neck)," ujarnya.

Untuk mempertajam rencananya, Pemprov DKI Jakarta juga menggandeng pakar dari kalangan akademisi Universitas Trisakti untuk memilah lokasi prioritas rekayasa lalu lintas.

Pristono sempat membeberkan, pihaknya akan membuat underpass yang menghubungkan simpang Kuningan dengan Tendean. Titik lain yang diusulkan menjadi prioritas adalah Cawang sampai Grogol, dua gerbang tol di Semanggi, bottle neck di dua sisi Pancoran, dan persimpangan Slipi sampai mal Taman Anggrek.

"Misalnya kalau mau memecahkan persimpangan Kuningan kita harus rekayasa lalu lintas. Rekayasanya seperti dilarang belok kanan, mereset ulang traffic light. Penegakan hukumnya juga kita tingkatkan supaya hasilnya lebih optimal," ujarnya.http://assets.kompas.com/data/photo/2012/12/09/1454395-jokowi-berkumpul-dengan-para-camat-dan-lurah-620X310.jpg

Read More

Jokowi Mulai Sosialisasi Penataan Kampung

Salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo adalah penataan kampung. Langkah awal, Jokowi akan melakukan komunikasi dengan warga Kampung Pulo.

"Mulai besok. Besok saya akan melakukan sosialisasi di Kampung Pulo, jam 3 sore," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (6/12/2012) petang.

Sosialisasi itu menurut Jokowi merupakan hal terpenting untuk dapat membicarakan apa saja kebutuhan warga setempat dan apa keinginan mereka agar program tersebut dapat terlaksana.

"Besok mulai berbicara dengan masyarakat. Apa sih keinginan-keinginan mereka, kebutuhan mereka itu apa. Ini baru awal. Karena komunikasi ke warga itu bisa saja 3, 4, 5, 6 -10 kali ketemu nanti," ujarnya.

Komunikasi kepada warga Kampung Pulo terkait penataan kampung itupun, menurut Jokowi, merupakan pendekatan kepada warga untuk yang pertama kalinya. Sebelumnya, Jokowi mengaku sudah dua kali melaksanakan komunikasi pendekatan kepada warga Bukit Duri, Jakarta Selatan.

"Tapi, yang di Bukit Duri lebar lahannya yang enggak bisa. Karena lebar sungainya harus 50 meter," katanya.

Program penataan kampung ini juga telah masuk ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) dan akan penuh menggunakan APBD DKI.

"Ya kita ini kan partisipatif. Ini lho ada konsep dari Pemprov. Kemudian masyarakat memberi masukan apa. Mungkin saja konsep penataan kampungnya bisa berubah di lapangan. Kenapa tidak? Karena memang ini membangun partisipasi dari bawah, dari akar rumput," kata Jokowi.

Seperti diberitakan, Jokowi merencanakan untuk menata 350 kampung di Jakarta. Proses perbaikan kampung itu akan dilakukan secara bertahap mulai tahun depan dengan sepuluh konsep yang sudah ia persiapkan.

Untuk melakukan upgrade terhadap kampung-kampung kumuh itu, diperlukan dana sebesar Rp 30 miliar hingga Rp 50 miliar per kampung. Penataan kampung itu tidak hanya dilakukan dengan konsep kampung deret.

Ia juga memiliki beberapa konsep lain untuk penataan kampung tersebut disesuaikan dengan kekuatan lokal yang ada. Kampung yang akan ditata itu akan dilengkapi dengan ruang terbuka hijau, perpustakaan, dan drainase yang baik. Jokowi mengatakan, desain-desain kampung itu dikerjakan oleh beberapa arsitek swasta dan dari perguruan tinggi negeri.

"Pembangunannya nanti kami akan pakai sistem partisipasi masyarakat. Kami bentuk pokja (kelompok kerja). Ini agar sesuai dengan perencanaan dan desain yang ada," kata Jokowi.

Secara keseluruhan, ada sepuluh desain penataan kampung yang telah diwacanakan oleh Jokowi. Selain Kampung Protein, desain-desain kampung lain meliputi Kampung Stasiun di Bukit Duri; Kampung Herbal dan Kampung Platform di Manggarai, Jakarta Selatan; Kampung Shopping di Poncol, Jakarta Selatan; Kampung Ikan di Penjaringan, Jakarta Utara; Kampung Kampus di Tomang, Jakarta Barat; Kampung Backpacker di Kebon Sirih, Jakarta Pusat; Kampung Tekstil di Kebon Kacang, Tanah Abang; serta Kampung CBD di Karet.

http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/06/20063466/Jokowi.Mulai.Sosialisasi.Penataan.Kampung?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki

Read More

Jokowi Gusar Tanggung Proyek MRT

Dalam kesepakatan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan pihak pemberi pinjaman, Japan International Cooperation Agency (JICA), tercantum bahwa penanggung jawab proyek tersebut adalah Gubernur DKI Jakarta. Hal itu yang membuat Jokowi benar-benar memperhitungkan proyek mass rapid transit (MRT).

"Sekarang sudah dalam proses. Saya harus tahu betul kerja samanya dengan Jepang itu seperti apa? Pinjamannya itu seperti apa? Bunganya berapa? Iya, kan? Saya harus tahu itu," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (3/12/2012).

Terlebih lagi, kata Jokowi, di dalam perjanjian dengan pihak JICA tertulis "Pertanggungajawaban Mutlak Gubernur".

"Nah itu! Jadi, ada kesalahan sedikit saja, tanggung jawabnya mutlak gubernur. Mutlak, tahu mutlak kan? Mutlak," ujar Jokowi.

Pernyataan mutlak itulah yang membuat Jokowi gusar. Menurutnya, proyek MRT selanjutnya menjadi tanggung jawab PT MRT Jakarta sebagai BUMD yang menjalankan proyek tersebut dan sudah bukan menjadi tanggung jawab gubernur.

"Nanti, kalau ada apa-apa tanggung jawabnya gubernur. Saya enggak ngerti kok dulu bisa kayak begitu. Kan mestinya, ini kan sudah BUMD, seharusnya yang tanggung jawab penuhnya di PT MRT itu dong. Kok masih bawa-bawa gubernur, enggak mengerti saya," kata Jokowi.

Oleh karena itu, ia tidak mau apabila MRT merugi, Gubernur yang akan menanggung semuanya dan pada akhirnya juga berbuntut pada BUMD. Apabila merugi, bukan BUMD yang bertanggung jawab, melainkan gubernur.

"Ya, apakah saya harus tanggung jawab mutlak juga kepada Ancol. Nanti Ancol ada yang ruwet, saya yang tanggung jawab. Kalau ada kerugian, saya tanggung jawab. Ya, kok enak jadi direksi kayak begitu, enak aja.

Logika bisnisnya itu seperti apa, kalau logikanya seperti itu ya enak-enak aja. MRT rugi, masak saya yang di keeeeeeeek," kata Jokowi sambil menarik dasinya sehingga seperti orang tercekik.

Permasalahan ini juga yang nantinya akan dibawa Jokowi untuk dicari solusinya bersama Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

"Karena sekali lagi, pertanggungjawaban mutlak, berarti saya enggak usah kerja jadi gubernur, saya ngawasin MRT aja terus. Karena kalau salah sedikit, saya yang di keeeeek pertama kali," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga akan bernegosiasi tentang perbandingan besaran pengembalian pinjaman oleh Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat kepada Japan International Cooperation Agency (JICA) selaku pemberi pinjaman dalam proyek tersebut.


Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah bertemu dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo membahas megaproyek mass rapid transit (MRT). Jokowi juga berencana melakukan negosiasi ulang dengan pihak pemberi pinjaman, Japan International Cooperation Agency (JICA).

"Sudah jelas. Ya, ini tadi baru masalah ini. Kalau nanti dengan Menteri Keuangan sudah, akan bertemu juga dengan Jepang, baru nanti ke PT MRT Jakartanya, ya kami jalan," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin (3/12/2012).

Masalah yang akan dibicarakan dengan pihak JICA antara lain menyangkut pinjaman, kerja sama, dan bunga. Bunga yang dibebankan terhadap utang pembangunan MRT Jakarta juga akan dibicarakan kembali. Sebab, bunga sebesar 0,25 persen yang dibebankan masih dalam bentuk yen.

"Kalau dalam yen rendah, tetapi dalam rupiah jelasnya berapa? Kita ingin minta penjelasan yang lebih konkret, termasuk apakah pengadaan keretanya itu bekas atau tidak, juga harus dijelaskan," katanya.

Jokowi mengatakan tidak mempermasalahkan rute MRT tahap pertama yang sudah ditetapkan, yaitu Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI). Menurutnya, rute yang ada saat ini sudah terdesain secara makro dan akan terkoneksi dengan moda angkutan lainnya, seperti monorel, kereta api, dan bus transjakarta.

Pemprov DKI terus mengkaji rencana pembangunan MRT ini, terutama menimbang adanya sanksi materiil dan imaterill apabila pembangunannya molor atau batal dilaksanakan. Dalam perjanjian pinjaman (loan agreement), tercantum bahwa jika pembangunan MRT terlambat dan tidak sesuai dengan jadwal, akan dikenakan kewajiban membayar bunga sebesar Rp 800 juta per hari. Bunga itu selanjutnya menjadi beban Pemprov DKI dan juga pemerintah pusat.

Begitu juga jika Jokowi akhirnya memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan pembangunan MRT dengan alasan biaya yang terlalu mahal. Konsekuensi moral dan nama baik DKI Jakarta serta Indonesia di iklim investasi internasional akan tercemar karena dana pinjaman untuk proyek MRT hanya dibebankan bunga kecil, yakni 0,25 persen berikut jangka waktu pengembalian pinjaman selama 30 tahun.

http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/03/18084591/Jokowi.Gusar.Proyek.MRT.Jadi.Tanggung.Jawab.Gubernur?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki

Read More

Jokowi Curhat dan Siap Ambil Risiko soal MRT

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan memutuskan nasib megaproyek transportasi massal berbasis rel yaitu Mass Rapid Transit (MRT) dan monorel. Ia pun meyakini akan memutuskannya dengan segala risikonya.

"Saya janji sebelum akhir tahun semuanya akan kita putuskan dengan segala risikonya," kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (2/12/2012).

Dengan itu, Jokowi menegaskan kalau seorang pemimpin memang harus berani mengambil risiko.

"Kalau pemimpin enggak berani ambil risiko, ya enggak usah jadi pemimpin. Dalam pikiran saya, kalau semuanya untuk masyarakat kenapa kita harus takut? Kalau kita enggak ambil uang serupiah pun kenapa harus takut," kata Jokowi.

Ia pun mengatakan, langkahnya itu harus disertai dukungan pula oleh para jajaran di bawahnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan masyarakat Jakarta.

"Harus yakin dan optimis. Enggak ada kata menyerah dalam kamus saya. Kalau semuanya mendukung ya selesai masalahnya," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, Jakarta itu memang sangat memerlukan transportasi massal, seperti MRT dan Monorel untuk mengurai kemacetan yang ada di Jakarta.

"Proyek-proyek itu sudah 20-25 tahun lalu direncanakan, tapi kalau enggak segera diputuskan ya enggak akan punya. Bahkan Kuala Lumpur sudah jadi proyeknya, kita malah belum mulai," kata Jokowi.

Untuk keberlanjutan megaproyek MRT, Jokowi mengatakan, ia harus membuat kalkulasi apakah proyek tersebut akan membebani masyarakat dan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, Jokowi akan merenegosiasi untuk bertemu pihak Japan International Cooperation Agency (JICA) sebagai pemberi pinjaman, juga kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo.


Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sedikit membagi kegundahannya terkait megaproyek Mass Rapid Transit (MRT) yang masih terkatung-katung kepada 10.000 peserta Silaturahmi dengan Gubernur DKI.

"Saya ini baru lima minggu bekerja, tapi selalu saja dikejar-kejar untuk diputuskan," kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (2/12/2012).

Menurut Jokowi, Jakarta itu memang sangat memerlukan transportasi massal, seperti MRT dan monorel.

"Proyek-proyek itu sudah 20-25 tahun lalu direncanakan, tapi kalau enggak segera diputuskan ya enggak akan punya. Bahkan Kuala Lumpur sudah jadi proyeknya, kita malah belum mulai," kata Jokowi.

Untuk keberlanjutan megaproyek MRT, Jokowi mengatakan, ia harus membuat kalkulasi apakah proyek tersebut akan membebani masyarakat dan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, Jokowi akan merenegosiasi untuk bertemu pihak Japan International Cooperation Agency (JICA) sebagai pemberi pinjaman.

"Kita akan nego kembali dengan peminjam. Semuanya, seperti kontraktor dan barang-barang semuanya dari sana. Terus ya kita ngapain? Masyarakat semua harus tahu," tutur Jokowi.

Selain akan merenegosiasi dengan JICA, Jokowi juga akan bertemu dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk bernegosiasi terkait pembagian beban pengembalian utang kepada JICA yang pada awalnya adalah 42:58.

42 Persen adalah beban pengembalian utang yang ditanggung Pemerintah Pusat kepada JICA dan 58 persen beban yang harus ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

Jokowi mengatakan akan mencoba bernegosiasi dengan hitungan 70:30. Karena, menurut logikanya, Pemerintah Pusat harus menanggung beban yang lebih tinggi dibanding Pemprov DKI.

"Pusat memang harusnya yang lebih gede, agar beban dari APBD enggak banyak. Jadi akan saya kalkulasi untuk mengembalikan agar juga dapat meringankan. Nanti kalau enggak kayak gitu, ya enak di Jepang dan Pemerintah Pusatnya," kata Jokowi.

Sementara itu, Jokowi berjanji ia akan melanjutkan megaproyek tersebut dengan keyakinan semakin banyaknya transportasi massal akan mengatasi kemacetan lalulintas DKI Jakarta. Keputusan resmi pembangunan MRT yang saat ini sedang dalam proses tender konstruksi fisik tersebut, menurut Jokowi, akan diumumkan kepada publik setelah permohonannya dikabulkan Kementerian Keuangan.

Ia merencanakan paling tidak sebelum akhir Desember keputusan tersebut bisa diumumkannya.

"Setelah ketemu Menteri Keuangan. Proyek ini dilanjutkan, asalkan pembagian 70-30 itu dikabulkan," katanya.


Selasa, Jokowi Bertemu Menkeu untuk Negosiasi MRT

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merencanakan bertemu dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk bernegosiasi membicarakan nasib kelanjutan megaproyek transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT). Pertemuan itu dijadwalkan akan berlangsung pada Selasa lusa (4/11/2012).

Jokowi akan bernegosiasi tentang perbandingan besaran pengembalian pinjaman oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat kepada Japan International Cooperation Agency (JICA) selaku pemberi pinjaman dalam proyek tersebut. Selama ini disepakati bahwa Pemprov DKI Jakarta akan menanggung 58 persen pengembalian pinjaman, sementara pemerintah pusat menutup 42 persen sisanya dalam bentuk hibah.

Jokowi ingin merenegosiasikan kembali komposisi tersebut. Ia menginginkan agar pemerintah pusat membantu membayarkan 70 persen utang kepada JICA dan Pemprov DKI hanya menanggung sekitar 30 persen.

"Hari Selasa nanti ketemu Pak Menteri," kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (2/12/2012).

Jokowi menilai komposisi awal pembagian pengembalian pinjaman kepada JICA sebesar 58:42 terlalu memberatkan bagi Pemprov DKI. Oleh karena itu, menurut Jokowi, porsi pemerintah pusat seharusnya lebih besar dibanding Pemprov DKI.

Dalam rencana pertemuannya bersama Menkeu, Jokowi ingin membahas soal komposisi pengembalian utang dan hal ini akan dikalkulasikan ulang. Dengan begitu, diharapkan akan disepakati pula besarnya subsidi dan harga tiket yang lebih rendah dari sebelumnya.

"(Pemerintah) pusat memang seharusnya yang lebih gede agar beban dari APBD enggak banyak. Jadi akan saya kalkulasi untuk mengembalikan agar juga dapat meringankan. Nanti kalau enggak kayak gitu, ya enak di Jepang dan pemerintah pusatnya," kata Jokowi.

Dengan melihat nilai investasi dan proyek yang besar itulah, Jokowi sangat berhati-hati sebelum memutuskan apakah akan melanjutkan proyek ini atau tidak. Jokowi yang baru lima pekan menjabat sebagai orang nomor satu di kalangan pemerintah Provinsi Jakarta tidak ingin diburu-buru untuk menentukan keputusan ini. Ia menegaskan akan melakukan kalkulasi secara cermat karena hal itu menyangkut uang rakyat. "Jadi bukan karena takut dan tidak takut, bukan. Jadi karena harus hati-hati dengan kalkulasi," kata Jokowi.

Selain akan bertemu dengan Menkeu, Jokowi juga berencana melakukan pertemuan dengan pihak pemberi pinjaman, yaitu JICA. Setelah ia bertemu dengan Agus Martowardojo, Jokowi baru akan berani berbicara mengenai keputusan soal megaproyek tersebut.

Pemprov DKI terus mengkaji rencana pembangunan MRT ini, terutama menimbang adanya sanksi materi dan imaterill apabila pembangunannya molor atau batal dilaksanakan. Dalam perjanjian pinjaman (loan agreement), tercantum bahwa jika pembangunan MRT terlambat dan tidak sesuai dengan jadwal, maka akan dikenakan kewajiban membayar bunga sebesar Rp 800 juta per hari. Bunga itu selanjutnya menjadi beban Pemprov DKI dan juga pemerintah pusat.

Begitu juga jika Jokowi akhirnya memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan pembangunan MRT dengan alasan biaya yang terlalu mahal. Maka konsekuensi moral dan nama baik DKI Jakarta serta Indonesia di iklim investasi internasional akan tercemar karena dana pinjaman untuk proyek MRT hanya dibebankan bunga kecil, yakni 0,25 persen berikut jangka waktu pengembalian pinjaman selama 30 tahun. http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/02/16532499/Selasa.Jokowi.Bertemu.Menkeu.untuk.Negosiasi.MRT?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki

Read More