Gubernur mana tengah malem gini jam 1 malem masih ngecek perbaikan jalanan di Jalan kartini raya depan swissbell sedangkankan para pejabat lain molor.
Source : FB Dhiana Winchester
Tampilkan postingan dengan label Hasil Kinerja. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Hasil Kinerja. Tampilkan semua postingan
Jumat, 21 Februari 2014
Gubernur mana tengah malem gini jam 1 malem masih ngecek perbaikan jalanan
Gubernur mana tengah malem gini jam 1 malem masih ngecek perbaikan jalanan di Jalan kartini raya depan swissbell sedangkankan para pejabat lain molor.
Source : FB Dhiana Winchester
Kamis, 20 Februari 2014
Bangun Waduk Marunda, Jokowi: Warga yang Ngejar Pemprov
Bangun Waduk Marunda, Jokowi: Warga yang Ngejar Pemprov
Jakarta : Berbeda dengan pembangunan Waduk Pluit dan waduk Ria Rio yang terkendala masalah pembebasan lahan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku pembangunan Waduk Marunda tak terkendala pembebasan lahan. Jokowi mengklaim seluruh warga setuju lahannya dibeli untuk pembangunan waduk.
Bahkan, Jokowi mengaku bukan pihaknya yang mendesak warga menjual lahannya kepada pemprov, namun mereka yang meminta agar pemprov secepatnya membebaskan lahan mereka.
"Kalau di sini beda, justru nggak ada masalah. Malah warga yang ngejar-ngejar kita untuk minta segera dibayarkan lahannya," ujar Jokowi saat mengunjungi Waduk Marunda, Jakarta, Selasa (18/2/2014).Karena tak ada protes dari warga, Jokowi menargetkan proses pembebasan lahan warga yang jumlahnya 150 rumah akan selesai dalam jangka waktu 4 bulan. Dimulai dari Januari 2014 lalu. Untuk proses pembayarannya, Jokowi berjanji membereskannya setelah proses pembebasan selesai.
"Pembebasan lahan 4 bulan selesai, targetnya bulan April selesai. Seluruh warganya sudah sepakat kok, ya jadi ndak ada masalah," jelas Jokowi.
Untuk proses pembebasan lahan, Jokowi mengaku saat ini dalam tahap pengurusan 150 rumah yang akan dijadikan waduk seluas 56 hektare itu. Berapa total biaya yang dikeluarkan untuk membebaskan laham warga, Jokowi tak mau menyebutkan.
"Ya, pokoknya semuanya lancar. Ini kan baru keluar APBD-nya. Nanti kalau rampung ganti rugi baru diproses, baru kami bayarkan," ucap Jokowi.
Waduk seluas 56 hektare itu nantinya akan menampung air dari wilayah Jakarta Timur. Air dari Kanal Banjir Timur (KBT) masuk ke Kali Blencong dan kemudian mengalir ke Waduk Marunda. Bila waduk tersebut penuh, tersedia pompa untuk membuang air ke laut.
Waduk yang pembangunannya dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini ditargetkan selesai dalam 1 tahun. Setelah Waduk Marunda, Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI akan melanjutkan membangun waduk di kawasan Timur dan Barat Jakarta.
Waduk itu akan dibangun pada lahan seluas 50 hektare. Namun Pemprov DKI baru akan mengerjakan 30 hektare lahan. Sebab 26 hektare sisanya masih dalam proses pembebasan lahan untuk dibangun taman rekreasi.
Letak waduk tersebut tidak jauh dari Rumah Susun (Rusun) Marunda dan cagar budaya rumah Si Pitung. (Ali/Yus)
Source : news.liputan6.com
Minggu, 16 Februari 2014
Datangi Pendukung Jokowi Nyapres, Warga Inggris: Dia Pemimpin Hebat
Datangi Pendukung Jokowi Nyapres, Warga Inggris: Dia Pemimpin Hebat
Jakarta - Usai memberikan dukungan dengan menyerahkan petisi ke Joko Widodo (Jokowi) di Taman Suropati, Jakarta Pusat, sejumlah pendukung masih asyik menikmati suasana taman. Tiba-tiba seorang pria kebangsaan Inggris melintas dan menyapa mereka.
"Saya mau kaosnya. Masih ada?" ujar pemuda bernama Stu ini di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2014).
Para pendukung yang mengenakan kaos bergambar Jokowi ini pun kaget. Alhasil mereka hanyut dalam obrolan membicarakan sosok mantan walikota Solo itu.
"Saya merasa Jokowi pemimpin hebat. Dia pemimpin terbaik Indonesia saat ini," kata pria asal Norwich, Inggris ini.
Stu yang baru 2 tahun tinggal di Indonesia ini datang ke taman mengantar kerabatnya melihat-lihat wilayah Menteng. Ia juga telah mahir berbahasa Indonesia dan ramah kepada para pendukung Jokowi dari Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) itu.
"Sampai sekarang pengaruhnya di Jakarta terasa, seperti mengurus bus TransJakarta, lalu program Kartu Jakarta Sehat (KJS) beberapa waktu lalu," ujar Stu.
Pendukung Jokowi yang mengaku berasal dari 26 provinsi ini pun dibuat tersenyum dengan penilaian Stu itu. Salah satu pendukung lalu bertanya, apakah Stu setuju Jokowi menjadi presiden?
"Menurut saya, dia melayani Jakarta dulu. Kalau selesai maka pengalamannya lebih bagus. Jadi biar maksimal pengalamannya banyak di Jakarta dulu," ujar Stu.
Komentar ini pun menuai protes dari pendukung Jokowi yang mendukung pencapresan suami Iriana itu pada pilpres 2014. Akan tetapi, baik Stu maupun pendukung Jokowi tetap bercengkrama dan berfoto-foto.
"Saya ingin yang terbaik bagi Indonesia, dan paling bagus dia mengumpulkan pengalamannya sampai maksimal," tutup Stu yang kemudian berlalu membawa satu kaos putih bergambar Jokowi.
"Saya mau kaosnya. Masih ada?" ujar pemuda bernama Stu ini di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2014).
Para pendukung yang mengenakan kaos bergambar Jokowi ini pun kaget. Alhasil mereka hanyut dalam obrolan membicarakan sosok mantan walikota Solo itu.
"Saya merasa Jokowi pemimpin hebat. Dia pemimpin terbaik Indonesia saat ini," kata pria asal Norwich, Inggris ini.
Stu yang baru 2 tahun tinggal di Indonesia ini datang ke taman mengantar kerabatnya melihat-lihat wilayah Menteng. Ia juga telah mahir berbahasa Indonesia dan ramah kepada para pendukung Jokowi dari Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) itu.
"Sampai sekarang pengaruhnya di Jakarta terasa, seperti mengurus bus TransJakarta, lalu program Kartu Jakarta Sehat (KJS) beberapa waktu lalu," ujar Stu.
Pendukung Jokowi yang mengaku berasal dari 26 provinsi ini pun dibuat tersenyum dengan penilaian Stu itu. Salah satu pendukung lalu bertanya, apakah Stu setuju Jokowi menjadi presiden?
"Menurut saya, dia melayani Jakarta dulu. Kalau selesai maka pengalamannya lebih bagus. Jadi biar maksimal pengalamannya banyak di Jakarta dulu," ujar Stu.
Komentar ini pun menuai protes dari pendukung Jokowi yang mendukung pencapresan suami Iriana itu pada pilpres 2014. Akan tetapi, baik Stu maupun pendukung Jokowi tetap bercengkrama dan berfoto-foto.
"Saya ingin yang terbaik bagi Indonesia, dan paling bagus dia mengumpulkan pengalamannya sampai maksimal," tutup Stu yang kemudian berlalu membawa satu kaos putih bergambar Jokowi.
news.detik.com
Kamis, 30 Januari 2014
Ketua DPRD DKI: Jokowi-Ahok Lebih Baik dari Foke-Prijanto
Ketua DPRD DKI: Jokowi-Ahok Lebih Baik dari Foke-Prijanto
Jakarta : Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengaku, kinerja Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama lebih baik daripada pemimpin ibukota sebelumnya, Fauzi Bowo - Prijanto.
"Hampir sama dengan gubernur lalu, tetapi lebih bagus," ujar Ferrial Sofyan saat dihubungiLiputan6.com di Jakarta, Selasa (24/12/2013).
Menurut Ferrial, penilaian itu dapat dilihat dari berbagai program penyelesaian masalah DKI, seperti banjir dan transportasi yang mulai efektif pada masa gubernur saat ini.
Di antaranya adalah membuat 2.000 sumur resapan dan memperbaiki saluran air. Selain itu, untuk mengantisipasi datangnya bencana banjir, Dinas Pekerjaan Umum tengah merencanakan membangun 5 pompa besar di sejumlah titik dengan anggaran Rp 2 triliun.
"Banyak yang dilakukan Gubernur (Jokowi) untuk mengatasi banjir yang dilakkan secara sporadis. Ini suatu hal yang bagus," puji Ferrial yang juga merupakan politisi Partai Demokrat.
Begitu juga dengan masalah transportasi. Meski pertumbuhan jumlah kendaraan terus meningkat setiap tahunnya, namun Pemprov DKI juga terus berupaya mengalihkan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum
"Tahun ini 1.000 bus dengan biaya sekitar Rp 4,5 triliun. Ini bisa diatasi dengan rencana anggaran sebesar Rp 69 triliun. Kita juga membuat koridor baru, SDA 3," imbuhnya.
Kendati demikian, sebagai lembaga yang berfungsi sebagai kontrol dari pemerintahan yang ada, kata Ferrial, bukan berarti DPRD tidak menemukan kekurangan pemerintahan Jokowi-Ahok.
Soal beberapa program yang bersentuhan langsung dengan warga, menurut Ferrial, sasarannya masih dianggap kurang tepat. Contohnya ikhwal pelayanan medis di puskesmas dan rumah sakit. kata Ferrial, seharusnya hal ini bisa lebih dimaksimalkan, sebab rencana anggaran Dinas Kesehatan tahun 2014 mencapai Rp 2 triliun.
"Juga soal kualitas pendidikan. Kartu Jakarta Pintar (KJP) masih belum tetap sasaran," tandas Ferrial Sofyan.(Gen/Riz)
Selasa, 14 Januari 2014
Ini Sebab Jakarta Utara Relatif Bebas Banjir
Sebuah ojek perahu melintas di perumahan mewah Pluit, Jakarta Utara, yang terendam banjir (22/1). TEMPO/Jacky Rachmansyah
Ini Sebab Jakarta Utara Relatif Bebas Banjir
Banjir yang melanda Jakarta sejak Ahad, 12 Desember 2014, berbeda dengan banjir di tahun-tahun sebelumnya. Kali ini, wilayah Jakarta Utara relatif aman dari terjangan bah. Kawasan Pluit dan Cilincing yang tahun lalu kebanjiran, kali ini aman.
Proyek normalisasi Waduk Pluit yang kini sedang berjalan ditengarai menjadi kunci menanggulangi banjir di Jakarta Utara.
"Kami harus akui, normalisasinya berhasil, daya tampung Waduk Pluit sudah meningkat," kata Kepala Bidang Informatika dan Pengembangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Edy Junaedi Harahap ketika dihubungi Selasa, 14 Januari 2014.
Padahal, jumlah air yang mengalir juga banyak. Namun air tak sampai melimpah ke jalanan di sekitarnya.
"Kami harus akui, normalisasinya berhasil, daya tampung Waduk Pluit sudah meningkat," kata Kepala Bidang Informatika dan Pengembangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Edy Junaedi Harahap ketika dihubungi Selasa, 14 Januari 2014.
Padahal, jumlah air yang mengalir juga banyak. Namun air tak sampai melimpah ke jalanan di sekitarnya.
Selain itu, kali ini semua pompa di area waduk juga berfungsi dengan baik. "Empat pompa beroperasi semua, tahun lalu hanya satu yang jalan," kata Edy.
Faktor lain adalah pasang laut yang belum datang. Menurut Edy, biasanya pasang laut maksimal terjadi sekitar tanggal 15-17. "Tetapi melihat daya tampung waduk dan kinerja pompa, seharusnya banjir seperti tahun lalu tidak terulang meskipun pasang naik," ujarnya.
Adapun, wilayah Jakarta Barat masih banyak terendam banjir. Soalnya normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke dan Sunter baru dimulai. "Ancaman di Jakarta Barat terutama berasal dari Kali Angke," tutur Edy. Oleh sebab itu, wilayah yang kebanjiran masih sama dengan tahun lalu diantaranya di Rawa Buaya, Duri Kosambi, Kapuk, dan Kedoya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Manggas Rudy Siahaan mengatakan saat ini sudah 20 hektare area Waduk Pluit yang dinormalisasi. Meski belum maksimal, pekerjaan itu sudah bisa menambah daya tampung waduk. "Kira-kira bisa menampung air hingga 1,6 juta meter kubik," kata Manggas ketika dihubungi, Senin. Selain itu seluruh pompa di sana juga berfungsi dengan baik.
ANGGRITA DESYANI
Faktor lain adalah pasang laut yang belum datang. Menurut Edy, biasanya pasang laut maksimal terjadi sekitar tanggal 15-17. "Tetapi melihat daya tampung waduk dan kinerja pompa, seharusnya banjir seperti tahun lalu tidak terulang meskipun pasang naik," ujarnya.
Adapun, wilayah Jakarta Barat masih banyak terendam banjir. Soalnya normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke dan Sunter baru dimulai. "Ancaman di Jakarta Barat terutama berasal dari Kali Angke," tutur Edy. Oleh sebab itu, wilayah yang kebanjiran masih sama dengan tahun lalu diantaranya di Rawa Buaya, Duri Kosambi, Kapuk, dan Kedoya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Manggas Rudy Siahaan mengatakan saat ini sudah 20 hektare area Waduk Pluit yang dinormalisasi. Meski belum maksimal, pekerjaan itu sudah bisa menambah daya tampung waduk. "Kira-kira bisa menampung air hingga 1,6 juta meter kubik," kata Manggas ketika dihubungi, Senin. Selain itu seluruh pompa di sana juga berfungsi dengan baik.
ANGGRITA DESYANI
Source : tempo.com
Minggu, 24 November 2013
Jokowi: Kepsek Hasil Lelang Jabatan Harus Bisa Selesaikan Tawuran
Mulya Nurbilkis - detikNews Minggu, 24/11/2013 14:44 WIB
Jokowi: Kepsek Hasil Lelang Jabatan Harus Bisa Selesaikan Tawuran
Jakarta - Salah satu permasalahan yang menghantui dunia pendidikan di Jakarta adalah tawuran antar siswa. Hal ini juga menjadi catatan penting untuk kepala sekolah hasil lelang jabatan nantinya.
"Iyalah harus selesaikan soal tawuran," kata Gubernur DKI, Joko Widodo di mesjid DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2013).
Banyak harapan yang dikatakan Jokowi tentang kepala sekolah hasil lelang jabatannya. Perbaikan sistem pendidikan, perbaikan manajemen sekolah, serta proses belajar mengajar beberapa diantaranya.
"Harapannya, bisa manajemen sekolah bisa diperbaiki, manajemen belajar mengajar bisa diperbaiki, targetnya ke sana. Dan tentu saja, kualitas akhirnya kualitas pendidikannya bisa naik," lanjut mantan wali kota Solo ini.
Keputusan Jokowi untuk melakukan seleksi lelang jabatan adalah sebuah rangka reformasi birokrasi dari sisi sumber daya manusia. Menurutnya, selama ini tidak ada transparasi di tubuh pemprov DKI.
"Kita saja yang di dalam nggak tahu, apalagi masyarakat," terangnya.
Pembukaan proses seleksi jabatan kepala sekolah ini akan dilakukan melalui media massa pada hari Senin (24/11). Selanjutnya pendaftaran akan dilakukan secara online di website http://jakgov.jakarta.go.id sejak 26 November hingga 2 Desember 2013.
Setelah dinyatakan lolos seleksi online, peserta lelang akan mengikuti sejumlah tes mulai tanggal 7 hingga 31 Desember.
Setelah lolos seleksi pendaftaran secara online, pada (7-8/12/2013), peserta akan mengikuti seleksi bidang atau akademik. Kemudian pada 13-31 Desember 2013, peserta yang telah lolos dua seleksi sebelumnya akan menjalankan tes psikologi.
Setidaknya 117 jabatan kepala SMA Negeri dan 63 kepala SMA akan dilelang. Semua kepala sekolah yang saat ini diwajibkan untuk ikut seleksi. Selain itu, yang boleh mengikuti calon kepala sekolah yang sudah memiliki sertifikat dan telah mengikuti Diklat, serta guru yang memenuhi persyaratan.
"Iyalah harus selesaikan soal tawuran," kata Gubernur DKI, Joko Widodo di mesjid DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (24/11/2013).
Banyak harapan yang dikatakan Jokowi tentang kepala sekolah hasil lelang jabatannya. Perbaikan sistem pendidikan, perbaikan manajemen sekolah, serta proses belajar mengajar beberapa diantaranya.
"Harapannya, bisa manajemen sekolah bisa diperbaiki, manajemen belajar mengajar bisa diperbaiki, targetnya ke sana. Dan tentu saja, kualitas akhirnya kualitas pendidikannya bisa naik," lanjut mantan wali kota Solo ini.
Keputusan Jokowi untuk melakukan seleksi lelang jabatan adalah sebuah rangka reformasi birokrasi dari sisi sumber daya manusia. Menurutnya, selama ini tidak ada transparasi di tubuh pemprov DKI.
"Kita saja yang di dalam nggak tahu, apalagi masyarakat," terangnya.
Pembukaan proses seleksi jabatan kepala sekolah ini akan dilakukan melalui media massa pada hari Senin (24/11). Selanjutnya pendaftaran akan dilakukan secara online di website http://jakgov.jakarta.go.id sejak 26 November hingga 2 Desember 2013.
Setelah dinyatakan lolos seleksi online, peserta lelang akan mengikuti sejumlah tes mulai tanggal 7 hingga 31 Desember.
Setelah lolos seleksi pendaftaran secara online, pada (7-8/12/2013), peserta akan mengikuti seleksi bidang atau akademik. Kemudian pada 13-31 Desember 2013, peserta yang telah lolos dua seleksi sebelumnya akan menjalankan tes psikologi.
Setidaknya 117 jabatan kepala SMA Negeri dan 63 kepala SMA akan dilelang. Semua kepala sekolah yang saat ini diwajibkan untuk ikut seleksi. Selain itu, yang boleh mengikuti calon kepala sekolah yang sudah memiliki sertifikat dan telah mengikuti Diklat, serta guru yang memenuhi persyaratan.
Source : news.detik.com
Sabtu, 23 November 2013
Jokowi Beberkan soal Normalisasi Waduk Pluit, PM Belanda Kaget
Setelah mengunjungi Waduk Pluit, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terlihat satu mobil bersama Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Mereka bertolak dari Waduk Pluit menuju rumah pompa Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.
Selama perjalanan, Jokowi pun mengaku berbincang banyak hal dengan Mark di dalam mobil. Apa yang dibicarakan keduanya? "Di dalam mobil saya menerangkan keadaan Pluit, saya ceritakan keadaan waduk di sini sebelumnya," kata Jokowi di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (21/11/2013).
Selama perjalanan, Jokowi pun mengaku berbincang banyak hal dengan Mark di dalam mobil. Apa yang dibicarakan keduanya? "Di dalam mobil saya menerangkan keadaan Pluit, saya ceritakan keadaan waduk di sini sebelumnya," kata Jokowi di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (21/11/2013).
Kepada Mark, Jokowi pun bercerita keadaan Waduk Pluit sebelumnya yang hanya memiliki kedalaman satu meter, serta dipenuhi sampah dan juga eceng gondok. Tak hanya itu, ribuan kepala keluarga (KK) menghuni kawasan yang kini telah menjadi taman.
"Saya katakan, delapan bulan lalu, kita sudah mulai bersihkan. Dia kaget saya ngomong kita sudah pindahkan 1.600 KK sebelumnya, dan sekarang menjadi taman," ujar Jokowi.
Seperti halnya Jakarta, kata Jokowi, Mark pun bertutur soal kondisi yang juga pernah dialami Belanda, salah satunya soal banjir. "Makanya saya kira tadi kita menunjukkan tempat-tempat seperti (waduk dan rumah pompa) itu," ujar Jokowi.
"Saya katakan, delapan bulan lalu, kita sudah mulai bersihkan. Dia kaget saya ngomong kita sudah pindahkan 1.600 KK sebelumnya, dan sekarang menjadi taman," ujar Jokowi.
Seperti halnya Jakarta, kata Jokowi, Mark pun bertutur soal kondisi yang juga pernah dialami Belanda, salah satunya soal banjir. "Makanya saya kira tadi kita menunjukkan tempat-tempat seperti (waduk dan rumah pompa) itu," ujar Jokowi.
sumber: kompas.com
Rabu, 20 November 2013
Ini Beda Jokowi dengan Foke dalam Mengatasi Masalah Banjir
Joko Widodo didampingi Basuki Tjahaja Purnama bertemu Fauzi Fowo /TRIBUNNEWS.COM/FX ISMANTO
Ini Beda Jokowi dengan Foke dalam Mengatasi Masalah Banjir
Dari tahun ke tahun, Jakarta tidak pernah lolos dari musibah banjir. Setiap pemimpin Ibu Kota ini memiliki cara tersendiri mengatasi masalah klise tersebut. Apa perbedaan pengendalian banjir yang dilakukan di dua masa kepemimpinan di DKI Jakarta, yakni Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Fauzi Bowo (Foke)-Prijanto?
Kepala Bidang Perawatan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Djoko Soesetyo mengungkapkan, ada perbedaan signifikan di antara keduanya. Jokowi, kata dia, lebih detail mengatasi banjir melalui perawatan sungai, waduk, saluran.
"Kalau dulu, kali, sungai, waduk, ngeruk-nya pakai tenaga manusia. Makanya, butuh waktu lama. Kalau saat ini, pengerukan lebih banyak menggunakan alat-alat berat sehingga waktu yang dibutuhkan cukup cepat," ujar Djoko saat menemani Jokowi blusukan di Cakung Drain, Jakarta Utara, Selasa (20/11/2013).
Namun pengerukan dengan menggunakan alat berat, kata Djoko, membuat mekanisme bertambah. Pertama, perlu ada pengadaan alat berat lantaran jumlah alat berat yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sedikit. Untuk itu, dalam APDB 2014 sudah dimasukkan pos anggaran pengadaan alat berat. Kedua, perlu waktu untuk implementasi pengerukan lantaran harus menggandeng perusahaan yang biasa mengoperasionalkan alat berat.
"Kita cuma punya enam unit alat berat, untungnya tahun depan mau ditambah karena perawatan (kali, waduk) ke depan dilakukan setiap hari. Makanya, kita gandeng perusahaan. Tapi, prosesnya lama karena harus melalui tender dulu, padahal kita butuh cepat," katanya.
Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, juga menilai positif kinerja Jokowi-Ahok dalam mengatasi banjir. Meski baru sekitar setahun menjabat, upaya Jokowi mengatasi banjir dianggapnya lebih nyata ketimbang Foke, baik dari cara struktural maupun non-struktural.
Melalui cara struktural, Jokowi dinilai lebih rajin sowan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum. Tidak hanya itu, Jokowi juga aktif melakukan komunikasi dengan pemerintah kota di sekitar Jakarta. Jokowi juga lebih rajin mencari cara mengatasi banjir dengan bekerja sama dengan instansi negara.
"Tapi, memang pemerintah pusatnya yang saat ini belum terlalu aktif turun tangan menjalankan tugasnya. Tapi, dengan Jokowi rajin ke pusat, ia tahu jadwal pekerjaan Kemen PU. Kan dengan gitu Jokowi jadi mudah melakukan pemetaan kerja," ujar Yayat.
Adapun cara non-struktural, lanjut Yayat, Jokowi jauh lebih canggih ketimbang Foke. Jokowi lebih memberdayakan stakeholder di Ibu Kota, mulai dari perusahaan untuk dana corporate social responsibility (CSR), memberdayakan masyarakat di lingkungan, menggandeng musisi, seniman untuk kampanye lingkungan bersih. Bahkan, kata dia, sampai hal kecil, tetapi diyakini berimbas signifikan, misalnya membuat sumur resapan dalam di jalan-jalan.
"Ini tidak dilakukan oleh pendahulu. Sebelumnya lebih mengandalkan anggaran Pemda atau pinjaman asing. Tapi, bahayanya, pas tidak ada dana, mentok, ya tidak melakukan apa-apa. Padahal, banjir itu kan penanganannya butuh waktu cepat dan sigap," kata Yayat.
Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta terus menormalisasi 13 sungai, 12 waduk, dan 884 saluran penghubung di Ibu Kota. Namun, Jokowi memastikan normalisasi tidak selesai sesuai target awal pada Desember 2013. "Ada 12 waduk. (Sampai saat ini) paling baru selesai sekitar 20 persen," ujar Jokowi.
Jokowi menampik Dinas Pekerjaan Umum DKI tak bekerja dengan baik. Menurutnya, telatnya pengesahan APBD berimbas kepada telatnya pengerjaan sejumlah proyek.
Tidak hanya itu, banyaknya penduduk di bantaran waduk juga menjadi penghambat normalisasi. Selain itu, padatnya permukiman warga mengakibatkan alat berat tidak bisa masuk ke dalam waduk itu. Di sisi lain, untuk merelokasi warga bantaran, Pemprov DKI diketahui kekurangan rusun. Alhasil, normalisasi tak sesuai dengan harapan.
Situasi tersebut, lanjut Jokowi, sangat disayangkan. Pasalnya, 12 waduk tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Puluhan tahun tidak pernah dinormalisasi, penuh sampah, ditutup tanaman eceng gondok, dan bantarannya dikuasai permukiman penduduk.
"Kita akuilah. Kita ngomong apa adanya. Ngeruk Waduk Pluit aja belum tentu rampung, apalagi banyak, butuh waktu," lanjutnya.
Meski demikian, Jokowi memastikan normalisasi waduk akan menjadi program prioritas Pemprov Jakarta dalam APBD 2014. Tahun ini, kata Jokowi, boleh meleset. Tahun depan, ia yakin target menormalisasi waduk dengan kedalaman tertentu dapat tercapai.
Source : tribunnews.com
Senin, 18 November 2013
Setahun Jokowi-Basuki, Pendapatan PBB Capai Rp 3,2 Triliun
Ilustrasi layanan perpajakan | KONTAN/ Achmad Fauzi
- Penulis :
- Kurnia Sari Aziza
- Rabu, 16 Oktober 2013 | 09:20 WIB
Setahun Jokowi-Basuki, Pendapatan PBB Capai Rp 3,2 Triliun
Selain penerapan sistem pajak online untuk pertama kalinya, pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga melakukan pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) oleh Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI. Ternyata langkah itu berdampak baik pada pendapatan asli daerah (PAD) PBB yang meningkat.
Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Iwan Setiawandi mengatakan apabila dibandingkan dengan PAD PBB di waktu yang sama saat dipungut oleh Ditjen Pajak tahun sebelumnya, ada peningkatan sekitar 30 persen. "Pendapatan PBB sekarang sudah mencapai Rp 3,2 triliun atau 87 persen dari target akhir tahun Rp 3,6 triliun," kata Iwan kepada Kompas.com, Rabu (16/10/2013) pagi ini.
Iwan menjelaskan, sejak tahun 1985, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985, PBB dipungut oleh pemerintah pusat melalui Ditjen Pajak. Pemprov DKI juga menjadi provinsi pertama yang melaksanakan pemungutan PBB dan akan disusul oleh kota lainnya di Indonesia.
Melalui aturan yang lama itu, Pemprov DKI hanya mendapatkan dana bagi hasil dari Ditjen Pajak hasil pembayaran PBB warga Jakarta. Di sisi lain, Iwan juga menjelaskan kalau Pemprov DKI telah memperpanjang waktu pembayaran PBB. Jatuh tempo pembayaran PBB tetap pada 28 Agustus 2013 lalu, namun denda sebesar 2 persen baru akan berlaku setelah 31 Desember 2013.
"Saya ambil kebijakan karena animo masyarakat yang tinggi, ada musibah banjir dan kebakaran, denda pembayaran PBB, saya hapuskan sampai 31 Desember 2013," kata Iwan.
Dengan adanya sanksi denda tersebut, Iwan mengharapkan animo masyarakat semakin tinggi untuk membayar pajak, dan akhirnya berdampak pada pendapatan daerah. Jumlah pendapatan daerah itu didapatkan dari 1,2 wajib pajak pembayar PBB.
Saat ini, hanya ada tiga bank yang melayani pembayaran PBB, yaitu Bank DKI, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri. Masyarakat juga dapat membayar PBB di Kantor Pos.
Adapun upaya-upaya yang dilakukan DPP DKI untuk menagih pembayaran PBB sebelum jatuh tempo dengan mempercepat unit-unit pembayaran keliling. Seperti, mengerahkan mobil pos keliling dan mobil bank keliling. Sehingga, masyarakat tidak kesulitan untuk membayar PBB.
Sementara itu, Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwiyono mengatakan hingga 28 Agustus 2013 lalu, Bank DKI telah menerima pembayaran PBB Pedesaan dan Perkotaan (P2) dari 970.744 wajib pajak dengan transaksi mencapai Rp 2,60 triliun.
"Terjadi jumlah lonjakan jumlah transaksi. Selama Agustus saja, Bank DKI melayani hingga 306 ribu wajib pajak," kata Eko.
Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Iwan Setiawandi mengatakan apabila dibandingkan dengan PAD PBB di waktu yang sama saat dipungut oleh Ditjen Pajak tahun sebelumnya, ada peningkatan sekitar 30 persen. "Pendapatan PBB sekarang sudah mencapai Rp 3,2 triliun atau 87 persen dari target akhir tahun Rp 3,6 triliun," kata Iwan kepada Kompas.com, Rabu (16/10/2013) pagi ini.
Iwan menjelaskan, sejak tahun 1985, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985, PBB dipungut oleh pemerintah pusat melalui Ditjen Pajak. Pemprov DKI juga menjadi provinsi pertama yang melaksanakan pemungutan PBB dan akan disusul oleh kota lainnya di Indonesia.
Melalui aturan yang lama itu, Pemprov DKI hanya mendapatkan dana bagi hasil dari Ditjen Pajak hasil pembayaran PBB warga Jakarta. Di sisi lain, Iwan juga menjelaskan kalau Pemprov DKI telah memperpanjang waktu pembayaran PBB. Jatuh tempo pembayaran PBB tetap pada 28 Agustus 2013 lalu, namun denda sebesar 2 persen baru akan berlaku setelah 31 Desember 2013.
"Saya ambil kebijakan karena animo masyarakat yang tinggi, ada musibah banjir dan kebakaran, denda pembayaran PBB, saya hapuskan sampai 31 Desember 2013," kata Iwan.
Dengan adanya sanksi denda tersebut, Iwan mengharapkan animo masyarakat semakin tinggi untuk membayar pajak, dan akhirnya berdampak pada pendapatan daerah. Jumlah pendapatan daerah itu didapatkan dari 1,2 wajib pajak pembayar PBB.
Saat ini, hanya ada tiga bank yang melayani pembayaran PBB, yaitu Bank DKI, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri. Masyarakat juga dapat membayar PBB di Kantor Pos.
Adapun upaya-upaya yang dilakukan DPP DKI untuk menagih pembayaran PBB sebelum jatuh tempo dengan mempercepat unit-unit pembayaran keliling. Seperti, mengerahkan mobil pos keliling dan mobil bank keliling. Sehingga, masyarakat tidak kesulitan untuk membayar PBB.
Sementara itu, Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwiyono mengatakan hingga 28 Agustus 2013 lalu, Bank DKI telah menerima pembayaran PBB Pedesaan dan Perkotaan (P2) dari 970.744 wajib pajak dengan transaksi mencapai Rp 2,60 triliun.
"Terjadi jumlah lonjakan jumlah transaksi. Selama Agustus saja, Bank DKI melayani hingga 306 ribu wajib pajak," kata Eko.
Editor : Ana Shofiana Syatiri
Source : megapolitan.kompas.com
