Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mencari formula terbaik untuk memecahkan masalah macet lalu lintas di Ibu Kota. Setelah mantap dengan siasat membangun persimpangan tak sebidang mulai tahun depan, kali ini ide untuk merekayasa lalu lintas juga mengemuka.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menyampaikan, ada puluhan titik rawan kemacetan yang harus dipecahkan. Umumnya titik rawan kemacetan itu terjadi di daerah yang jalannya menyempit (bottle neck), persimpangan, dan jalur putaran kendaraan.
"Solusi yang paling ringan seperti signal setting, perubahan arus lalu lintas dan membuat lintasan underpass atau flyover di persimpangan," kata Pristono di Jakarta, Senin (10/12/2012).
Saat ditanyai tentang peran Dinas PU dalam penanganan masalah macet, ia menjawab bahwa kemacetan tak bisa selesai hanya dengan manajemen kemacetan. Karena harus diimbangi dengan perbaikan infrastruktur, seperti penambahan jalan, penyediaan lahan parkir, serta petugas yang berjaga di lapangan.
"Juga harus ada rekayasa, misalnya melebarkan jalur (bottle neck)," ujarnya.
Untuk mempertajam rencananya, Pemprov DKI Jakarta juga menggandeng pakar dari kalangan akademisi Universitas Trisakti untuk memilah lokasi prioritas rekayasa lalu lintas.
Pristono sempat membeberkan, pihaknya akan membuat underpass yang menghubungkan simpang Kuningan dengan Tendean. Titik lain yang diusulkan menjadi prioritas adalah Cawang sampai Grogol, dua gerbang tol di Semanggi, bottle neck di dua sisi Pancoran, dan persimpangan Slipi sampai mal Taman Anggrek.
"Misalnya kalau mau memecahkan persimpangan Kuningan kita harus rekayasa lalu lintas. Rekayasanya seperti dilarang belok kanan, mereset ulang traffic light. Penegakan hukumnya juga kita tingkatkan supaya hasilnya lebih optimal," ujarnya.http://assets.kompas.com/data/photo/2012/12/09/1454395-jokowi-berkumpul-dengan-para-camat-dan-lurah-620X310.jpg
Kepala Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta Sapari Parto Diharjo mengaku mendapat restu dari Gubernur DKI Joko Widodo untuk melakukan pemeriksaan urine pada pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal ini senada dengan tekad membersihkan semua PNS di Jakarta dari penyalahgunaan narkoba.
"Tepat jam 11.00 WIB kami dipanggil Pak Gubernur, dan Pak Gubernur setuju, mengizinkan kita untuk lanjut melakukan tes urine," kata Sapari saat ditemui Kompas.com di gedung Balai Agung, Balaikota Jakarta, Senin (10/12/2012).
Ratusan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menjalani pemeriksaan urine di gedung Balai Agung saat ini mengantre untuk menunggu giliran.
Aksi ini merupakan realisasi dari usulan Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang meminta BNNP DKI Jakarta melakukan pemeriksaan urine secara mendadak pada semua awak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Jakarta. Usulan Basuki dilandasi oleh terungkapnya Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah dengan angka pengguna narkoba tertinggi.
Merujuk data BNN Pusat dan Pusdikes Universitas Indonesia tahun 2012, pengguna narkoba di Jakarta mencapai angka tujuh persen dari jumlah penduduknya yang hampir mencapai 10 juta jiwa. Jika dikalkulasi, jumlah pengguna narkoba di DKI melebihi 500.000 jiwa.
Terkait hal itu, BNNP DKI Jakarta terus merancang kerja sama dengan Pemprov DKI untuk menekan jumlah pengguna narkoba. Salah satunya dengan menjalankan program pemberantasan penggunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) yang telah dilakukan sejak 2009.
Hingga pukul 12.30 WIB, pelaksanaan tes urine masih berlangsung. 24 anggota dari tim BNNP DKI Jakarta melakukan tugas tersebut.
Dari informasi yang dihimpun, seusai memeriksa ratusan anggota Satpol PP, BNNP juga akan memeriksa SKPD lain yang masih dirahasiakan.
Ratusan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjalani tes urine di gedung Balai Agung, Balaikota Jakarta, Senin (10/12/2012). Hal ini sejalan dengan keinginan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memerangi dan memastikan seluruh jajarannya bersih dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
Pantauan Kompas.com di lokasi, satu tim yang terdiri dari 24 anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta tiba di kompleks Balaikota sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu, mereka langsung masuk ke gedung Balai Agung melalui pintu masuk tamu.
Saat ditanya mengenai tujuannya datang ke Balaikota, beberapa anggota tim BNNP itu hanya mengatakan bakal melakukan tes urine kepada pegawai Pemprov DKI.
"Iya mau tes urine, tetapi lainnya nanti saja ya, takut salah," kata Kepala Bidang Pencegahan BNN DKI Jakarta, Sapari Parto Diharjo, di Balaikota Jakarta.
Hingga pukul 11.00 WIB, sejumlah petugas BNN tengah mempersiapkan melakukan tes urine. Sementara ratusan anggota Satpol PP dari bidang perlindungan masyarakat dan penindakan telah masuk ke Balai Agung untuk menjalani tes satu per satu.
Sebelumnya, BNNP DKI Jakarta telah melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dalam kesempatan itu, terungkap bahwa angka pengguna narkoba di Jakarta tertinggi dibandingkan provinsi lainnya.
Hal itu merujuk pada data BNN Pusat dan Pusdikes Universitas Indonesia tahun 2012. Pengguna narkoba di Jakarta mencapai angka tujuh persen dari jumlah penduduknya yang hampir mencapai 10 juta jiwa.
Jika dikalkulasi, jumlah pengguna narkoba di DKI melebihi 500.000 jiwa. Terkait itu, BNNP DKI Jakarta terus merancang kerja sama dengan Pemprov untuk menekan jumlah pengguna narkoba. Salah satunya dengan menjalankan Program Pemberantasan Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang telah dilakukan sejak 2009.
Gayung bersambut karena Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta BNNP DKI Jakarta untuk melakukan aksi konkret melebihi apa yang dilakukan selama ini. Semua dilakukan semata-mata untuk memberi tekanan penuh pada penyalahgunaan narkoba.
Secara tegas, Basuki sempat meminta BNNP DKI Jakarta untuk melakukan tes penyalahgunaan narkoba kepada seluruh PNS di Jakarta secara mendadak.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membeberkan siasatnya dalam memerangi praktik korupsi. Menurut dia, dua hal fundamental yang harus dilakukan untuk menekan korupsi, yakni membenahi sistem dan sumber daya manusia sebagai eksekutor di lapangan.
Saat menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Monas, Jakarta, Minggu (9/12/2012), Jokowi menyampaikan, segala sistem yang memungkinkan terjadinya korupsi harus dibenahi. Kalau dipandang perlu, sistem bisa dirombak demi menutup celah yang mendorong seseorang melakukan korupsi.
"Kita harus punya keberanian merombak sistem agar lebih baik. Kalau belum ada, ya, dibangun. Kalau sudah ada tetapi buruk, ya, dibenahi," kata Jokowi.
Salah satu sistem yang kerap disampaikannya dalam sejumlah kesempatan adalah membangun transparansi. Misalnya, ia pernah berjanji untuk membuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui pamflet atau poster yang ditempel di tiap kelurahan, kecamatan, dan kerumunan warga.
Ia juga pernah menyampaikan membenahi sitem pembayaran dan pengelolaan pajak secara online. Tujuannya, untuk melibatkan semua pihak dalam hal pengawasan kebijakan. "Ini dibuka supaya ada transparansi dan keterbukaan. Nantinya hal ini akan memaksa birokrasi kita menuju sebuah kejujuran," ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Minggu (9/12/2012) siang, meninggalkan rumah dinasnya dan terbang ke Bali melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.
Kedatangan Jokowi ke Pulau Dewata itu untuk menghadiri acara yang digelar Suciwati Soekarnoputri.
"Enggak tahu acaranya apa, tetapi Mbak Sukmawati yang ngundang, ya, saya datang," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Minggu siang.
Secara terpisah, ajudan pribadi Jokowi, Ivand, membenarkan hal itu. Kepada wartawan, ia sampaikan bahwa Jokowi diagendakan menghadiri dan menerima penghargaan pada The 2nd World Ecological Safety Assembly di Nusa Dua Convention Center pukul 19.00 malam.
"Ya, bapak ke airport, ini lagi dalam perjalanan," ujar Ivand.
Dari pantauan Kompas.com, iring-iringan mobil Jokowi meninggalkan rumah dinas di Jalan Taman Suropati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 13.00 siang.
Jokowi menggunakan mobil dinasnya dan diikuti beberapa ajudan dan petugas dari dinas perhubungan.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, Sabtu (8/12/2012), mengunjungi jembatan gantung yang menghubungkan Kampung Bambon, Kecamatan Srengseng Sawah dan Kelapa Dua, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Jembatan ini bersebelahan dengan pabrik tahu yang meledak, Selasa (27/11/2012) lalu.
Jokowi hadir setelah mendapat laporan adanya jembatan reot yang setiap hari selalu digunakan warga untuk menyeberangi Kali Ciliwung. Di bawah rintik hujan, Jokowi memberanikan diri menyeberangi jembatan tersebut. "Ngeri juga. Apalagi pas hujan. Saya nggak bisa membayangkan kalau anak-anak (yang lewat)," kata Jokowi yang datang mengenakan kemeja putih andalannya.
Jembatan reot itu memiliki panjang sekitar 100 meter dan lebar 100 cm. Setiap hari, jembatan ini paling sering digunakan anak-anak sekolah dasar yang bersekolah di SD Negeri 15 Pagi, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. "Kebanyakan yang menggunakan anak-anak seberang (yang tinggal di Kelapa Dua). Kalau lewat sini kan cepat dan tidak perlu ongkos," kata Wati, warga Kampung Bambon.
Sela, siswa kelas 5 SD Negeri 15 Pagi mengatakan, setiap hari pukul 06.00, dirinya selalu memanfaatkan jembatan ini menuju sekolahnya. Jika tidak, maka dia harus naik mikrolet dengan waktu tempuh lebih lama karena macet. Jembatan yang sudah berusia sekitar 30 tahun ini, menurut warga, tidak pernah mendapat tindakan apa pun dari Pemerintah Provinsi DKI. Kedatangan Jokowi ke lokasi memberi harapan kepada warga agar jembatan tua tersebut segera direnovasi.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengunjungi jembatan gantung tua yang menghubungkan Kampung Bambon, Kecamatan Srengseng Sawah dan Kelapa Dua, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Sabtu (8/12/2012). Ia tidak mau mempersoalkan apakah jembatan ini masuk wilayah Depok atau Jakarta. Menurutnya, yang harus diutamakan adalah keselamatan para pengguna jembatan. "Jangan ngomong wilayah. Prinsip kita mau menjaga keselamatan warga," tegas Jokowi.
Sementara itu, menurut warga, seharusnya yang memberi perhatian atas kondisi jembatan itu adalah Pemerintah Kota Depok. Mengingat yang paling banyak memanfaatkan jembatan adalah warga Depok yang tinggal di seberang Srengseng Sawah. "Paling banyak (yang menggunakan jembatan) anak-anak SD yang tinggal di Kelapa Dua. Kan sekolahnya ada di tempat kita. Mereka bisa lebih cepat ke sekolah dan tidak keluar ongkos," kata Wati, warga Kampung Bambon kepada Kompas.com.
Sekolah yang dimaksud oleh Wati adalah SD Negeri 15 Pagi, Srengseng Sawah yang letaknya sekitar 200 meter dari jembatan. Selain siswa, jembatan juga biasa digunakan warga untuk mengunjungi sanak-saudara yang tinggal berdekatan. Warga mengapresiasi keputusan Jokowi yang datang ke lokasi secara tiba-tiba. Warga mengaku terkejut melihat kedatangan Jokowi yang hadir tanpa pengawalan.
"Tadi cuma dua orang yang duduk-duduk di sini. Kita lihat ada mobil bagus yang parkir. Begitu pintu terbuka, ternyata yang keluar Pak Jokowi," kata Tetet, warga Kampung Bambon. Dalam kunjungannya, Jokowi juga beramah-tamah dengan warga Kampung Bambon di sebuah pondok kecil yang biasa menjadi tempat warga berkumpul. Jokowi juga menyerahkan bantuan Rp 20 juta kepada Ketua RT 11 Srengseng Sawah.
Musibah meledaknya pabrik tahu di Srengseng Sawah beberapa waktu lalu ternyata membawa berkah tersendiri bagi warga Kampung Bambon, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Paling tidak, akibat gencarnya pemberitaan media atas musibah tersebut, Gubernur DKI Joko Widodo pun akhirnya mendapat laporan di luar masalah ledakan pabrik tahu, yaitu terkait adanya jembatan tua yang selalu digunakan warga untuk menyeberang kali.
Jembatan tersebut berada persis di sebelah pabrik tahu yang meledak Selasa (27/11/2012) lalu. Warga menyebut jembatan ini dengan "jembatan gantung". Jembatan ini dibangun tahun 1982 secara swadaya. Sebelum jembatan dibangun, warga yang ingin ke Kelapa Dua maupun ke Srengseng Sawah terbiasa menggunakan rakit.
Di usianya yang ke-30 tahun, jembatan yang terbuat dari bambu tersebut keropos. Tali yang mengikat jembatan ke pohon-pohon juga terlihat sudah menjuntai longgar. Apalagi di musim hujan, air membuat Kali Ciliwung pasang sehingga membahayakan keselamatan pengguna jembatan. "Dulu tahun 2007 jembatan ini tidak bisa digunakan karena banjir. Jembatan sampai miring karena banjir membuat bambu lapuk," kata Husin, warga Depok yang tinggal di seberang jembatan.
Selama 30 tahun tersebut, tidak pernah ada perhatian dari pemerintah provinsi. Juga tidak satu pun pejabat tingkat kecamatan dan kelurahan yang berkunjung ke lokasi. Hingga musibah meledaknya pabrik tahu yang menyebabkan satu orang tewas, membuat jembatan reot ini terekspos ke publik. Banyak orang baru tahu bahwa sehari-hari warga Srengseng Sawah dan Kelapa Dua memanfaatkan jembatan tua ini untuk beraktivitas. "Baru Pak Jokowi yang ke sini, Mas. Itu saja bikin kami kaget karena tidak ada yang tahu dia mau ke sini. Jadi tidak ada persiapan apa-apa," kata Wati kepada Kompas.com, Sabtu (8/12/2012) siang.
Jokowi juga berjanji kepada warga untuk datang lagi ke lokasi satu bulan kemudian untuk melihat kemajuan pembangunan jembatan. Pada kesempatan itu, Jokowi menyerahkan bantuan tunai Rp 20 juta kepada Bunyamin, Ketua RT 11 Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. - http://megapolitan.kompas.com/
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengemukakan alasan gaya kepemimpinannya bersama Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Menurutnya hal ini demi mengubah Jakarta agar lebih maju.
"Revolusi memang belum selesai, siapapun yg menghambat perubahan ini, kita sikat," kata Basuki saat menghadiri menghadiri temu kader dan rapat kerja Dewan Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta Partai Gerindra, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Sabtu (8/12/12).
Pernyataan itu langsung disambut tepuk tangan oleh peserta dalam acara yang juga dihadiri oleh perwakilan dari partai lain itu.
Dalam kesempatan ini, ahok menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Partai Gerindra dalam pemilukada DKI beberapa waktu lalu. "Kami sangat berterima kasih ketika partai Gerindra mendukung kami. Saya selalu berpikir, kapan saya bisa masuk Gerindra," ujarnya.
Selain melaksanakan rapat kerja daerah, acara yang ini juga, akan mendeklarasikan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk maju sebagai capres pada 2014 mendatang. "Kita perlu melakukan revolusi. Kita membutuhkan pemimpin yang tegas dan berani. Saya pikir Prabowo memiliki itu," ungkap Basuki.
Penantian warga Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, usai sudah. Kegelisahan mereka akibat banjir yang kerap melanda sedikit terjawab ketika sang Gubernur Joko Widodo mengunjungi warga, Jumat (7/12/2012) siang.
Namun, perkiraan kebanyakan warga tentang tujuan kedatangan Jokowi sedikit meleset. Jokowi bukan untuk menyosialisasikan "penggusuran" warga dari Kampung Pulo, melainkan hanya untuk mendengar aspirasi warga terkait rencana normalisasi Kali Ciliwung. Ketersediaan telinga Jokowi itu pun akhirnya disambut dengan beragam keluh kesah ratusan warga setempat.
Setelah sepanjang jalan Jokowi masuk ke dalam gang di Kampung Pulo, akhirnya sampai juga ia di tempat acara. Pertemuan pemimpin dengan rakyatnya itu hanya di lapangan bulu tangkis yang disulap menjadi area pertemuan sederhana dengan latar belakang Kali Ciliwung yang baunya semerbak. Di situlah warga menyambut Jokowi.
"Normalnya kali ini 50 meter. Tapi, sekarang hanya 20 meter, jadi kurang yang ke kanan dan ke kiri. Tinggal sore hari ini kita minta masukan oleh warga Kampung Pulo ini, seperti apa kemauan bapak ibu semuanya," ujar Jokowi.
Warga yang hendak mengutarakan aspirasinya satu per satu mulai bermunculan. Beberapa tampak malu-malu. Bermodal mengacungkan telunjuk, sebuah pengeras suara langsung diberikan kepada mereka yang mungkin tidak pernah bicara langsung kepada pemimpinnya. Kali ini, Jokowi tampak tak banyak bicara.
"Saya ke sini hanya mendengar aspirasi, apa yang warga mau. Ini kan baru pertama saya ke sini," ujarnya berulang-ulang.
Tia, warga RT 12 RW 03, Kampung Pulo, menjadi orang pertama yang berkesempatan bicara langsung dengan Jokowi. Terkesan spontan, ia pun mengutarakan kegelisahannya terkait isu bahwa penggusuran warga Kampung Pulo untuk dijadikan rumah susun sewa. Ia juga menyinggung soal harga sewa di "rumah barunya" kelak.
"Kalau ditata, takutnya penggantiannya nggak sesuai karena di sini kan enggak ngontrak, enggak perlu bayar-bayar lagi. Maunya si kehilangan rumah, dapat rumah sendiri lagi, gitu," ujar Tia yang langsung disambut anggukan Jokowi.
Lain lagi bagi Kris Mahendra, warga RT 03 RW 03. Ia menanyakan jaminan warga Kampung Pulo jika jadi ditata, apakah warga yang sudah tinggal di Kampung Pulo selama puluhan tahun akan kehilangan hak administratif atau tidak. Namun, lagi-lagi Jokowi tak berkomentar. Ia hanya tersenyum melihat spontanitas warga.
"Itu terlalu jauh pertanyaannya, saya saja baru pertama datang ke sini," kata Jokowi sambil disertai riuh rendah sorakan ratusan warga.
Jokowi mengimbau warga Kampung Pulo untuk tidak terlalu khawatir dengan isu penggusuran. Yang penting, pemerintahnya mendukung penanggulangan banjir dengan normalisasi Kali Ciliwung yang rencananya dilakukan awal 2013 tanpa ada satu pun warga yang merasa dirugikan.
Kegelisahan warga Kampung Pulo akan segala isu penggusuran mungkin memang tak bisa terjawab sepenuhnya. Namun, melihat tujuan Jokowi yang mengatakan hanya datang untuk mendengar aspirasi warga, hati warga sedikit lega. Paling tidak, sang pemimpin telah memberikan jaminan untuk hidup layak dan tidak dikorbankan demi proyek pembangunan. http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/07/18460359/Ketika.Telinga.Jokowi.Bertemu.Suara.Warga?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengunjungi RW 03, Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (7/12/2012) siang. Di wilayah yang kerap dilanda banjir tersebut, nama orang nomor satu di DKI itu dielu-elukan ratusan warga.
"Horeee, Jokowi datang juga, akhirnya datang juga!" ujar ibu-ibu selepas Jokowi masuk ke Gang V, akses masuk ke Kampung Pulo.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, mantan Wali Kota Solo tersebut datang ke Kampung Pulo sekitar pukul 15.20 WIB. Dengan menggunakan mobil Toyota Land Cruiser dengan nomor polisi B 1961 RFR, pria yang mengenakan baju kemeja putih dan celana hitam itu pun masuk ke Gang V. Seperti biasanya, kedatangan Jokowi menyedot perhatian warganya. Beberapa tampak tidak melewatkan pertemuannya dengan Jokowi dengan bersalam-salaman.
"Tangan Jokowi lembut banget," ujar salah seorang ibu.
Jokowi pun sempat melakukan shalat Ashar di Masjid Al Barokah bersama beberapa warga sebelum melanjutkan blusukannya ke gang-gang sempit Kampung Pulo. Rencananya, tujuan Jokowi datang ke Kampung Pulo adalah untuk mendengar aspirasi warga terkait musibah banjir yang kerap melanda.
Gubernur Joko Widodo menemui warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, untuk menyosialisasikan normalisasi kali. Dia pun menjelaskan dengan duduk berdiskusi bersama warga.
Saat tiba di lokasi, Jokowi disambut meriah oleh warga. Gang III RT 07 RW 03 yang kecil dipadati sekerumunan orang yang ingin melihat Jokowi dari dekat. Jokowi pun dengan hangat menyapa mereka.
"Kami berada di sini untuk meminta pendapat melakukan diskusi bersama warga karena rencana untuk normalisasi kali yang akan kami lakukan," kata Jokowi dalam diskusi bersama warga yang dilakukan di Lapangan Bulutangkis Gang III, Jumat (7/12/2012).
Jokowi juga menjelaskan, lebar kali yang akan dinormalisasi sekitar 35 meter, dan jalan inspeksi yang dibangun 7,5 meter di samping kiri dan kanan jalan. Dia menjamin tidak akan ada penggusuran terkait rencana normalisasi kali tersebut.
Warga pun menyambut dengan baik diskusi tersebut. Mereka tidak sungkan menyampaikan pendapatnya kepada Jokowi.
Warga: Bagaimana jika normalisasi tersebut dilakukan? Biar bagaimana pun pasti ada yang dikorbankan, karena di sini kan yang umumnya terjadi itu banjir kiriman dari Bogor, bagaimana untuk penataannya kelak ketika normalisasi terjadi?
Jokowi: Jadi kalau warga mau ikut mendukung dan sama-sama memberi masukan, saya yakin tidak ada yang dirugikan. Kalau soal penataan, saya akan memperhatikan bagaimana keinginan warga dengan menggabungkan konsep-konsep yang nantinya akan kami buat.
Warga: Ketika normalisasi terjadi, kami tidak mau direlokasi karena sudah dari zaman Belanda di sini. Kami tak dapat begitu saja meninggalkan tempat ini, keinginan kami hanya jangan ada penggusuran
Jokowi: Jangan ada yang resah, jangan ada yang khawatir. Ini baru pertemuan pertama belum ada keputusan, kan sengaja saya datang ke sini untuk berdiskusi mendengarkan aspirasi-aspirasi dari warga sini agar semua dapat diselesaikan secara bersama, akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Di situlah kita akan kembali membahas rencana normalisasi ini lebih lanjut tanpa merugikan warga.
Mandeknya waktu pengesahan anggaran 2013 membuat situasi eksekutif dan legislatif Provinsi DKI Jakarta makin meruncing. Kali ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menantang DPRD untuk menggelar rapat pembahasan anggaran secara terbuka, khususnya untuk pers.
"Terserah. Kalau misalnya masih minta dibahas lagi, berarti DPRD mau menghambat. Kalau masih belum jelas, bilang saya tantang DPRD bikin pembahasan terbuka disiarin TV langsung," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (7/12/2012).
Seperti diberitakan sebelumnya, pembahasan anggaran DKI Jakarta untuk tahun depan masih buntu. Hal itu membuat rencana pengesahan terus tertunda, padahal tahun 2012 hampir mencapai akhirnya. Ketegangan memuncak saat rapat pembahasan di Gedung DPRD kemarin, sejumlah anggota Dewan memutuskan untuk walk out dengan alasan kecewa pada segelintir anggota lain yang dinilai menghambat waktu pengesahan dengan cara melemparkan pertanyaan yang terus diulang di setiap rapat.
Rencananya, hari ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menandatangani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama Ketua DPRD Jakarta Ferrial Sofyan. Akan tetapi, rencana itu terancam tertunda lantaran suara legislatif masih terpecah.
"Sebagai tuan rumah, DPRD nggak mau terbuka kan? Coba lain kali pers yang minta supaya rapatnya digelar terbuka," kata Basuki Tjahaja Purnama.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama enggan mengambil pusing terkait adanya segelintir anggota DPRD yang diduga sengaja menghambat waktu pengesahan anggaran 2013. Sebaliknya, ia malah menyerahkan semuanya pada masyarakat untuk menilai kinerja para wakilnya di daerah.
"Biarkan saja, masyarakat bisa menilai sendiri apa yang terjadi di DPRD," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (7/12/2012).
Dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Pemprov DKI di Gedung DPRD DKI pada Kamis (6/12/2012) kemarin, sejumlah anggota DPRD memilih walk out. Para anggota dewan yang walk out mengaku terpaksa meninggalkan ruang rapat karena merasa kecewa dengan sikap segelintir anggota dewan yang dituding sebagai oknum penghambat waktu pengesahan KUA-PPAS.
Anggota dewan tersebut yang berasal dari Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS melontarkan pertanyaan yang terus diulang setiap rapat digelar. Yakni tentang anggaran kesehatan, dan mekanisme hibah bus.
Saat dimintai keterangan, Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan menilai tarik ulur dalam pembahasan biasa terjadi di ere kepemimpinan siapapun. Sebab legislatif harus memastikan afektifitas dan urgensi dari program yang dianggarkan.
"Kalau sesuatu belum jelas ya kita minta dijelasin lagi. Terserah mau dinilai menghambat atau apa, tapi semuanya kan perlu jelas," ujarnya.
Salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo adalah penataan kampung. Langkah awal, Jokowi akan melakukan komunikasi dengan warga Kampung Pulo.
"Mulai besok. Besok saya akan melakukan sosialisasi di Kampung Pulo, jam 3 sore," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (6/12/2012) petang.
Sosialisasi itu menurut Jokowi merupakan hal terpenting untuk dapat membicarakan apa saja kebutuhan warga setempat dan apa keinginan mereka agar program tersebut dapat terlaksana.
"Besok mulai berbicara dengan masyarakat. Apa sih keinginan-keinginan mereka, kebutuhan mereka itu apa. Ini baru awal. Karena komunikasi ke warga itu bisa saja 3, 4, 5, 6 -10 kali ketemu nanti," ujarnya.
Komunikasi kepada warga Kampung Pulo terkait penataan kampung itupun, menurut Jokowi, merupakan pendekatan kepada warga untuk yang pertama kalinya. Sebelumnya, Jokowi mengaku sudah dua kali melaksanakan komunikasi pendekatan kepada warga Bukit Duri, Jakarta Selatan.
"Tapi, yang di Bukit Duri lebar lahannya yang enggak bisa. Karena lebar sungainya harus 50 meter," katanya.
Program penataan kampung ini juga telah masuk ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) dan akan penuh menggunakan APBD DKI.
"Ya kita ini kan partisipatif. Ini lho ada konsep dari Pemprov. Kemudian masyarakat memberi masukan apa. Mungkin saja konsep penataan kampungnya bisa berubah di lapangan. Kenapa tidak? Karena memang ini membangun partisipasi dari bawah, dari akar rumput," kata Jokowi.
Seperti diberitakan, Jokowi merencanakan untuk menata 350 kampung di Jakarta. Proses perbaikan kampung itu akan dilakukan secara bertahap mulai tahun depan dengan sepuluh konsep yang sudah ia persiapkan.
Untuk melakukan upgrade terhadap kampung-kampung kumuh itu, diperlukan dana sebesar Rp 30 miliar hingga Rp 50 miliar per kampung. Penataan kampung itu tidak hanya dilakukan dengan konsep kampung deret.
Ia juga memiliki beberapa konsep lain untuk penataan kampung tersebut disesuaikan dengan kekuatan lokal yang ada. Kampung yang akan ditata itu akan dilengkapi dengan ruang terbuka hijau, perpustakaan, dan drainase yang baik. Jokowi mengatakan, desain-desain kampung itu dikerjakan oleh beberapa arsitek swasta dan dari perguruan tinggi negeri.
"Pembangunannya nanti kami akan pakai sistem partisipasi masyarakat. Kami bentuk pokja (kelompok kerja). Ini agar sesuai dengan perencanaan dan desain yang ada," kata Jokowi.
Secara keseluruhan, ada sepuluh desain penataan kampung yang telah diwacanakan oleh Jokowi. Selain Kampung Protein, desain-desain kampung lain meliputi Kampung Stasiun di Bukit Duri; Kampung Herbal dan Kampung Platform di Manggarai, Jakarta Selatan; Kampung Shopping di Poncol, Jakarta Selatan; Kampung Ikan di Penjaringan, Jakarta Utara; Kampung Kampus di Tomang, Jakarta Barat; Kampung Backpacker di Kebon Sirih, Jakarta Pusat; Kampung Tekstil di Kebon Kacang, Tanah Abang; serta Kampung CBD di Karet.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diminta menjalin kesepahaman dengan pihak legislatif dalam hal penyusunan anggaran 2013.
Menurut Irman, kesepahaman dalam penyusunan dan pengesahan anggaran antara eksekutif dan legislatif harus terjalin dengan baik. Karena bagaimanapun juga, DPRD merupakan representasi rakyat yang mengawal eksekutif dalam mengeksekusi seluruh program-programnya.
"Kesepahaman bukan hanya dari DPRD, tapi juga Jokowi. Jangan merasa menang Pilkada dan mengajukan anggaran semaunya," kata pakar tata negara Andi Irman Putra Sidin kepada Kompas.com, Kamis (6/12/2012)..
Seperti diberitakan, sampai di penghujung tahun ini pengesahan APBD DKI 2013 masih sebatas wacana. Meski di lain sisi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama optimis Rancangan APBD dapat segera disampaikan pada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekitar 28 Desember. Namun demikian, hal itu masih belum dapat dipastikan. Pasalnya Pemerintah (Pemprov) DKI Jakarta tak juga mendapat restu dari pihak legislatif.
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun dinilai belum jelas oleh DPRD. Basuki juga sempat menyampaikan harapannya agar KUA-PPAS dapat ditandatangani pada 7 Desember 2012 agar lekas dibahas bersama DPRD. Tapi di luar itu DPRD DKI masuk masa reses mulai 6 Desember sampai 13 Desember.
Jika sesuai jadwal, pembahasan KUA-PPAS akan dilakukan mulai 14 Desember untuk dapat disahkan pada 20 Desember, dengan catatan tak ada lagi ganjalan dari legislatif yang memicu waktu pengesahan kembali tersendat.
Dari penelusuran Kompas.com, bergulir isu molornya waktu pengesahan KUA-PPAS dikarenakan ada sejumlah program yang menuai tarik ulur. Seperti misalnya program melanjutkan angkutan massal berbasis rel (Mass Rapid Transit/MRT), atau pembangunan enam ruas jalan tol baru. Di luar itu, salah satu fraksi di DPRD masih kukuh menolak KUA-PPAS yang dirancang oleh eksekutif.
Pengesahan APBD DKI 2013 menemui titik terang. Setelah menuai tarik ulur selama beberapa hari antara eksekutif dan legislatif, akhirnya ada wacana untuk menandatangani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada akhir pekan ini.
Ditemui di sela-sela kesibukkannya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku telah menggelar pertemuan dengan sejumlah ketua fraksi di DPRD DKI. Ia berharap KUA-PPAS DKI 2013 bisa disahkan sebelum masuk masa reses.
"Kita harap Jumat ini (7 Desember 2012) KUA-PPAS bisa ditandatangani. Tanggal 13 bisa mulai dibahas, dan tanggal 20 bisa ketuk palu," kata Basuki, Rabu (5/12/2012) malam, di Balaikota Jakarta.
Setelah disahkan bersama DPRD, kata Basuki, pihaknya akan memberikan KUA-PPAS itu kepada Menteri Dalam Negeri. Dalam prediksinya, APBD DKI untuk tahun depan akan disahkan pada 28 Desember 2012.
"Harus cepat, kalau nggak selesai kan semua programnya mundur, kalau semua mundur nanti semuanya susah," ujarnya.- Sumber - http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/06/14234440/Jokowi.Jangan.Ajukan.Anggaran.Semaunya?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Hidup kekurangan bukan impian setiap orang, begitu pula yang diinginkan Sukaesih (39), istri seorang nelayan warga Jembatan Dua Cilincing, Jakarta Utara. Meski hidup kekurangan, kini harapan muncul setelah Joko Widodo hadir di tengah masyarakat Jakarta dengan program-program yang prorakyat.
Disambangi di kediamannya, Rabu (5/12/2012), Sukaesih berbagi kisah kepada Kompas.com. Sukaesih adalah warga asli Jakarta yang menikah dengan Dodi (43). Kini mereka dikaruniai empat anak, yaitu Yogi Febriansyah (18) kelas X di SMA Negeri 110, Yola Octaviana (15) kelas VII di SMP Negeri 266, Ahmad Yusuf (9) kelas III di SD Negeri 10, dan si kecil Alena yang baru berusia satu bulan.
Diakui Sukaesih, kehidupannya jauh dari kata cukup. Namun, harapan muncul ketika program-program Jokowi satu per satu menyentuhnya.
"Saya lahiran gratis di Puskesmas Cilincing, imunisasi bulan pertama juga gratis, alhamdulillah karena ada kartu Jakarta sehat (KJS). Eh, abis itu si Yogi katanya dari sekolah suruh ngurus surat keterangan tidak mampu (SKTM), katanya mau dikasih kartu Jakarta pintar (KJP)," ungkapnya.
Sebelum ada program KJS, Sukaesih ragu bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang SMA. Namun, dengan program KJS Jokowi, dia optimistis anaknya bisa lulus sekolah menengah atas. Uang dari Pemprov DKI bisa membantu untuk membeli buku dan sepatu.
"Saya mana bisa beliin itu semua, makan aja kurang," katanya.
Meski sudah merasakan langsung program-program unggulan dari Gubernur Jakarta yang baru, ada harapan lain yang diinginkan Sukaesih. Dia ingin bertemu langsung dengan Jokowi. Dia berharap Jokowi bisa melihat kehidupannya di Cilincing, Jembatan Dua.
Nasib seorang nelayan
Sementara Dodi Miskadi (43) sejatinya miris melihat anak-anaknya tumbuh besar dengan bermacam kekurangan. Sebagai seorang nelayan, Dodi mengaku berat menopang beban keluarga, tetapi dia ikhlas dan tegar menghadapinya.
"Saya sudah 20 tahun lebih jadi nelayan, saya cuma tetap berusaha mencari nafkah untuk anak-anak buat makan dan sekolah, itu aja cukup," ungkapnya.
Setiap sore, Dodi berangkat ke tengah laut mencari ikan bersama warga yang lain. Usahanya pun kadang tak membuahkan hasil.
"Saya ke laut jam 5 sore, kalau dapat ikan cepat pulangnya tapi kalau enggak, ya udah pulang enggak bawa apa-apa. Pulangnya jam 6 pagi," tuturnya.
Dikatakan Dodi, pendapatan hasil penjualan ikan hanya cukup untuk makan. Jika dapat ikan, dia bisa membawa pulang Rp 25.000 sehari. "Kadang sedih anak minta ongkos kurang, saya cuma nangis dalam hati," katanya lirih.
Mendengar ada program KJS dan KJP, Dodi merasa tenang. Dia sangat terbantu dengan program Jokowi. Sekolah semua anaknya gratis.
Dia bercita-cita menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi. Namun, dia menyadari kemampuannya sebagai nelayan. Dia mengatakan hanya bisa berdoa.
"Semoga seterusnya Pak Jokowi bisa membantu orang-orang seperti saya, biar anak saya sekolah terus jangan sampe berhenti di jalan. Biar anak saya bisa jadi gubernur kaya Pak Jokowi," ujarnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Polda Metro Jaya terkait dengan rencana sosialisasi penerapan sistem pembatasan operasional kendaraan bermotor berdasarkan pelat nomor ganjil atau genap yang akan dimulai tahun depan.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, hari ini ia akan bertemu dengan Kepala Polda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuseno untuk membicarakan penerapan sistem tersebut. Ia mengatakan, penerapan sistem ganjil-genap ini harus dimatangkan dalam suatu kajian bersama sehingga peraturan daerah yang nantinya akan diterbitkan dapat dibuat berdasarkan hasil kajian bersama itu.
Menurut Jokowi, pembicaraannya bersama Kepala Polda Metro Jaya terkait pelat nomor ganjil-genap itu dilakukan karena masing-masing pihak memiliki ukuran tersendiri untuk mematangkan sistem tersebut. "Jadi kalau kajian sudah matang, kita akan putuskan bersama-sama bagaimana nantinya," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (5/12/2012).
Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya bersama instansi terkait akan melakukan sosialisasi penerapan pembatasan operasional kendaraan tersebut pada awal 2013. Sistem ganjil-genap itu dianggap mampu mengurangi kemacetan di Jakarta hingga 40 persen. Saat ini, Polda Metro Jaya masih melakukan kajian bersama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait penerapan sistem tersebut.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang mengkaji salah satu upaya alternatif mengurai kemacetan di Jakarta, yaitu dengan menerapkan sistem ganjil genap. Wacana kebijakan pembatasan kendaraan melalui pelat nomor ganjil genap dibahas Pemprov DKI bersama Polda Metro Jaya.
"Kami sudah melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono di Balaikota Jakarta, Kamis (5/12/2012).
Menurut Udar, sistem tersebut diharapkan bisa berjalan sesuai dengan permintaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Rencananya, sistem ganjil genap itu akan mulai dijalankan paling lambat pada Maret 2013.
Selain itu, peraturan ganjil genap juga akan diberlakukan mulai pukul 06.00 WIB hingga 20.00 WIB setiap harinya.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meyakini peraturan ganjil genap itu dapat mengurai kemacetan. Dia berani mengambil risiko karena mengeluarkan kebijakan yang tidak populer.
"Kalau tidak dicoba, kita tidak tahu, tetapi sebaiknya kita coba, tetapi bukan coba-coba," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (6/12/2012).
Jokowi juga menyetujui pemberlakuan peraturan ganjil genap mulai dari pukul 06.00 WIB sampai 20.00 WIB.
"Waktu pelaksanaannya kapan, kalau Januari terlalu mepet. Kalau pas ulang tahun Jakarta, berarti 22 Juni, ya kelamaan," ujarnya.
Dengan menerapkan peraturan ganjil genap tersebut, Jokowi berani menerima segala risiko dan kontroversi yang muncul di masyarakat. Dengan memberlakukan peraturan ini, Jokowi meyakini peraturan ganjil genap itu dapat mengurai kemacetan Jakarta.
Jokowi juga meyakini kebijakan tersebut dapat menurunkan tingkat polusi, menghemat BBM, dan mendorong orang untuk berbondong-bondong menggunakan angkutan umum.
"Jangan sampai angkot ada, tetapi mobil dan motor terus berkembang. Oleh karena itu, perlu dikampanyekan agar kebijakan ini bisa disosialisasikan," ujar Jokowi.
Muncul dari kaum minoritas, Tionghoa dan non-Muslim, seorang Basuki Tjahaja Purnama mampu memikat hati warga Belitung yang mayoritas Muslim. Ahok, demikian sapaan akrabnya, berani melawan budaya politik uang yang sudah menjadi bumbu perpolitikan Indonesia.
Sebelum dipasangkan dengan Joko Widodo, Basuki memang belum dikenal warga Jakarta. Padahal, dari Bupati Belitung Timur, dia menjadi anggota Fraksi Partai Golkar di Komisi II DPR RI.
Dari Belitung, rupanya Basuki meminta izin kepada rakyatnya untuk dikirim ke pusat.
"Mau tahu enggak kenapa aku mau ke DPR RI? Aku mau nakut-nakutin gubernur nanti, ngeri enggak dia? Aku harap kalau dia ngeri, dia baik-baik sama rakyat, gitu maksud aku," kata Ahok, suatu waktu pada tahun 2009.
Itulah sepenggal kisah Ahok yang dimuat dalam film dokumenter "Fight Like Ahok" karya almarhum Chandra Tanzil dan Amelia Hapsari, yang akan diputar mulai Kamis, 6 Desember 2012.
Dokumenter berdurasi 38 menit ini menggambarkan perjalanan politik Ahok maju ke pusat tanpa perlu mengeluarkan uang untuk memasang billboard atau baliho. Bukan hanya itu, dia juga harus berhadapan dengan sentimen SARA sebagai kaum minoritas di pulau yang mayoritas Muslim.
"Dia bilang rakyat butuh kita, aduuuh... muka minyak babi kaya kita apa yang dibutuhkan, Pak, dia bilang," begitu omongan yang masuk dalam klip "Fight Like Ahok".
Namun, begitulah Basuki. Dia mampu melawan rumor, data statistik, dan prediksi lembaga survei saat maju di Pilkada DKI Jakarta.
Hingga saat ini, dia duduk sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tugasnya menjadikan Jakarta Baru bersama Joko Widodo. Apa yang dia lakukan pun bisa dilihat dari dokumentasi yang diunggah di Youtube.
Basuki: Menolak Pajak "Online", Cabut Izinnya!
Pajak online yang diminta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan mulai dioperasikan pada 2013. Wajib pajak hotel, restoran, hiburan, dan pajak menjadi sasaran utama.
Untuk mempercepat program tersebut, Basuki mempertemukan pihak bank dengan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Pihak bank dipersilakan untuk memilih obyek pajak.
"Semua pajak hotel, restoran, hiburan, semua ditabrak aja semua. Kenapa kita pakai biro hukum? Kenapa kita panggil pariwisata? Siapa pun yang tidak mau setuju, kita anggap mereka mencuri. Kita tutup izinnya, tegas," kata Basuki dalam rapat teknis pelaksanaan pajak online.
Hal ini bisa dilihat di video Youtube "04 Des 2012 Wagub Bpk. Basuki T. Purnama Rapat teknis pelaksanaan Pajak Online".
Menurut Basuki, sistem online yang menggunakan perantara bank tidak akan membongkar rahasia nasabah. Sebab, pajak online malah mempermudah wajib pajak membayar pajaknya.
"Saya yakin semua pengusaha di Jakarta pasti punya rekening bank, yang kecil mana pun. Nah kita cuma menawarkan mereka untuk meng-online-kan dia. Kalau dia enggak mau, nih orang etikanya enggak baik," kata Basuki.
"Tidak mau membantu kami Pemprov DKI. Jadi cabut aja izinnya Bu, kasih surat. Sederhana sekali cabut izinnya. Jadi siapa pun pengusaha di Jakarta, tidak mau membayar pajak, tidak mau online dengan bank, cabut izinnya," tutur dia lagi.
Namun, kata Basuki, Dinas Pelayanan Pajak juga harus memilih mana-mana saja restotan yang layak dikenakan pajak atau tidak. Restoran yang besar yang wajib dikenakan pajak.
"Ada 10.141 obyek pajak, bank silakan bagi," ujarnya.
Basuki menjelaskan bagaimana sistem online ini bekerja. Mesin penerima pembayaran dari perusahaan akan terkoneksi dengan bank. Misalnya pendapatan sebuah hotel 100, maka 10 persen dari pendapatan tinggal didebet oleh bank dan dikirimkan ke Bank DKI.
"Nanti kalau ada yang enggak mau kasih, suudzon (berprasangka buruk) aja sudah, bahwa niatnya enggak benar. Kalau niatnya enggak benar, kita cari biro hukum, mana yang enggak benar, kelemahannya kita cari. Kalau tidak, PU kita suruh gali di depan bangunannya. Kalau mereka main preman, kita main preman juga," kata Basuki.
Program ini rencananya akan mulai diuji coba Desember ini. Awal Januari 2013, sistem sudah bisa dievaluasi.
Dalam silaturahim dengan para duta besar yang tinggal di Jakarta, Jokowi diminta menceritakan pengalamannya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Mereka mengaku heran, mengapa Jokowi senang blusukan ke kampung-kampung.
"Mereka tanya, setiap pagi kok pasti di kampung. Malam hari masih di kampung, bagaimana mengatur waktunya," kata Jokowi menceritakan pertemuan yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (4/11/2012).
Jokowi mengatakan, para dubes itu juga senang saat ia menjanjikan megaproyek transportasi massal berbasis rel, MRT, dan monorel akan segera dikerjakan, apalagi Jokowi menargetkan proyek-proyek tersebut cepat selesai.
Jokowi menjanjikan proyek monorel selesai selama empat tahun mendatang dan MRT dapat selesai sampai tahun 2019. "Tetapi, kalau bisa dipercepat, akan kita percepat," katanya.
Jokowi juga menceritakan perihal pencegahan banjir di Jakarta. Ia memiliki target untuk menyelesaikan enam sampai sepuluh titik dari 68 titik lokasi rawan banjir. Hal itu disambut baik para dubes yang memang bertugas di Ibu Kota ini.
Australia Bantu Perbaikan Manajemen Transjakarta
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendapat bantuan dari pemerintah Australia (AUSAID) untuk bimbingan memantapkan sistem pengelolaan bus transjakarta. Bimbingan yang diberikan akan berjalan cuma-cuma dan semua rekomendasinya akan digunakan apabila mungkin untuk diimplementasikan di Jakarta.
Direktur Utama Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta Muhammad Akbar mengatakan, pemerintah Australia ingin membantu Pemprov DKI dalam memperbaiki manajemen transjakarta, khususnya dalam manajemen sumber daya manusia dan sistem operasionalnya.
"Nah kebetulan pemerintah Australia memiliki tenaga expert dan ingin membantu kita," kata Akbar saat dijumpai di Balaikota Jakarta, Selasa (4/12/2012).
Ia menjelaskan, beberapa perwakilan dari AUSAID akan melakukan pendampingan pada transjakarta selama 16 bulan yang telah dimulai sejak kemarin. Pertama kali, para tenaga ahli ini akan menilai kondisi transjakarta secara keseluruhan untuk melakukan pemetaan kekurangan dan kelebihan transjakarta saat ini.
"Dari situ mereka akan membuat rekomendasi untuk perbaikan transjakarta. Mungkin saja rekomendasinya akan digunakan selama memungkinkan," ujarnya.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/04/17034329/Dubesdubes.Heran.Jokowi.Kok.Senang.Blusukan?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, Selasa (4/12/2012) pagi menghadiri silaturahmi antara Pemerintah Provinsi DKI dengan duta besar negara-negara sahabat yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Berdasarkan pantauan Kompascom, Jokowi tiba di Hotel Borobudur pukul 10.00 WIB. Kedatangan Jokowi langsung disambut oleh Dubes Zimbabwe untuk Indonesia, Alice Mageza. Jokowi terlihat mengobrol selama sekitar sepuluh menit bersama Alice yang juga didampingi oleh Deputi Gubernur DKI bidang Pariwisata dan Kebudayaan, Sukesti Martono. Jokowi sempat bertanya terkait pertumbuhan ekonomi di Zimbabwe kepada Alice.
Setelah itu, Jokowi yang didampingi Alice Mageza bergegas menuju Diplomatic Corps Gathering. Sebelum acara dimulai, Jokowi terlihat berkeliling untuk menyalami satu persatu dubes yang hadir. Setelah menghadiri Silaturahmi ini, Jokowi dijadwalkan menghadiri dan menyerahkan Anugerah Adikarya Wisata 2012 kepada Industri Pariwisata di Hotel Mulia, Senayan, pada pukul 12.00 WIB.
Pada pukul 13.00 WIB, Jokowi akan mendengarkan pemaparan BPKP RI tentang kerjasama dalam rangka penguatan tata kelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait audit transportasi. Pukul 15.00 WIB, Jokowi dijadwalkan akan bertemu Menteri Keuangan, Agus Martowadojo untuk membahas renegosiasi proyek pembangunan transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT).
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menghadiri silaturahim antara Pemerintah Provinsi DKI dan duta besar negara-negara sahabat yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Dalam kesempatan itu, Jokowi turut mendengarkan apa saja hal yang menjadi permasalahan bagi para dubes yang bertugas dan menetap di Jakarta.
"Ini pertemuan silaturahim biasa, yang rutin mau kami adakan mungkin tiap tahun dua atau tiga kali. Jadi kami tadi juga menanyakan apakah bapak-ibu dubes (duta besar) ada masalah, tolong untuk disampaikan," kata Jokowi di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (4/12/2012).
Sekitar 86 dubes yang menghadiri pertemuan tersebut pun menyampaikan beberapa ganjalan selama hidup di Jakarta. Jokowi menyampaikan, beberapa permasalahan itu, antara lain, masih minimnya lahan parkir, permasalahan lalu lintas, dan perizinan bangunan.
"Ya, masalah parkir, kalau parkir ke sebuah tempat sulit. Kemudian juga mungkin masalah mengenai tanda-tanda lalu lintas yang belum komplet, ya mbok dikompletin. Kemudian masalah-masalah yang terkait dengan perizinan dan bangunan. Ini memang harus ditanggapi untuk memperbaiki persepsi dubes terhadap kota Jakarta," kata Jokowi.
Terkait izin bangunan, perlu ada komunikasi lebih lanjut terhadap para pendatang di Jakarta. Pasalnya, mereka terkadang menggunakan bangunan yang seharusnya digunakan untuk tempat tinggal, justru digunakan sebagai kantor.
"Ya, ini, kan, memang tidak kami izinkan masalah peruntukkannya. Terus renovasi di Menteng, misalnya, padahal itu adalah heritage, izinnya, kan, memang sulit kalau hal-hal seperti itu meskipun hanya renovasi," kata Jokowi.
Sumber : http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/04/1638332/Dubesdubes.Curhat.ke.Jokowi.Masalah.Hidup.di.Jakarta?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Minggu, 28 Oktober 2012 pagi, Anjeli Elvari (11) ditemani ibunya, Elvira, bergegas mempersiapkan diri untuk berangkat ke Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah bingkisan telah terbungkus rapi sejak malam sebelumnya ikut dibawa serta.
"Doakan ya biar Anjeli bisa membawa pulang hadiah sepeda," kata Anjeli kepada kakaknya, Suhaeli Elvari (16), sebagaimana dikisahkannya saat ditemui Kompas.com di kediaman keluarga di Gang Sawo, RT 13 RW 05 Gandul, Cinere, Kota Depok, Senin (3/12/2012) malam.
Kampung Talang, Pegangsaan, menjadi tujuan anak dan ibu itu. Di sanalah diselenggarakan acara Kampung dalam Keberagaman dan Kebhinnekaan. Di antaranya berisi lomba melukis untuk kategori anak-anak. Motivasi utama Anjeli mengikuti perlombaan itu sebenarnya bukanlah sepeda. Pemenang lomba akan diberikan hadiah secara langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Demam Jokowi yang belum lama dilantik ternyata juga melanda pelajar kelas V SD Negeri 11 Pondok Labu itu. Sebagai anak yang telah memenangkan berbagai perlombaan melukis, anak yatim ini yakin bisa masuk dalam jejeran juara yang akan bertatap langsung dengan Jokowi. Namun, ia tidak ingin sekadar menerima hadiah dari tangan Jokowi.
"Saya ingin kasih hadiah dari saya untuk Pak Jokowi," kata Anjeli menjelaskan motivasi sebenarnya.
Untuk melaksanakan niatnya, putri bungsu pasangan (alm) Amsori Rahim dan Elvira itu menggunakan waktu sehari sebelum perlombaan untuk menghasilkan lukisan yang lekat dengan nuansa Betawi. Lukisan krayon pada kertas A3 itu telah dibingkai rapi ibunya sebelum keberangkatan.
Sesampainya di lokasi acara, Elvira segera mendaftarkan putrinya. Saat acara dimulai, perlengkapan melukis telah sempat disiapkan Anjeli ketika tiba-tiba ia membatalkan partisipasinya. "Anjeli nggak usah ikutan aja, Ma. Kita pulang aja," pinta Anjeli kepada ibunya.
Perubahan sikap dan permintaan yang tiba-tiba itu jelas membuat Elvira terkejut. Mantan guru SD itu buru-buru menanyakan alasan pengunduran diri anaknya. Namun, ia segera memaklumi begitu mendengarkan penjelasan buah hatinya. "Kami sudah sering mengikuti lomba, jadi sudah tahu gimana para peserta lomba lukis biasanya," kata Elvira.
Saat hendak memulai perlombaan, Anjeli sadar bahwa yang berada di sekelilingnya adalah anak-anak warga sekitar yang datang dengan perlengkapan seadanya. Mereka bukanlah anak-anak yang biasanya aktif mengikuti aneka perlombaan melukis atau bahkan mengikuti les privat seni rupa sebagaimana dirinya.
"Kali ini biar mereka saja yang bertemu Pak Jokowi. Kita ikutan di lain waktu aja," kata Anjeli.
Hati Elvira luluh mendengar penjelasan putrinya. Lukisan untuk Jokowi yang telah disiapkan akhirnya dibawa pulang. Meski demikian, harapan untuk memberikan hadiah pada Sang Gubernur masih tetap tumbuh. Karena itu, lukisan tersebut masih dipajang di salah satu meja di ruang tamu rumah mereka.
"Saya nggak berhenti bersyukur kepada Allah. Saya dikaruniai anak berprestasi yang rendah hati dan murah hati," ujar Elvira.
Anjeli tidak ingin merampas impian anak-anak lain yang sama sepertinya, ingin bertatap muka dan berjabatan tangan langsung dengan Jokowi. Dengan status sebagai pelajar yang sering mewakili DKI Jakarta dalam berbagai lomba, dia tak ingin impian anak-anak Kampung Talang terenggut gara-gara kehadirannya.
Sifat yang sama telah ditunjukkan Anjeli di tengah keluarga. Berkali-kali menyabet penghargaan dan hadiah, Anjeli rela berbagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang hidup pas-pasan sepeninggalan ayah mereka.
"Ini motor kakaknya dibelikan dari hasil uang yang dikumpulkan dari hadiah-hadiah yang Anjeli terima sebagai juara," kata Elvira menyebutkan salah satu contoh.
Anjeli adalah salah satu pelajar sarat prestasi. Sudah ribuan penghargaan diperolehnya dalam bidang seni lukis, ilmu pengetahuan, dan olahraga. Penggalan kecil contohnya, untuk level nasional saja, Anjeli telah empat kali mewakili Provinsi DKI Jakarta dalam enam bulan terakhir.
Yang pertama dalam Festival Lomba Seni (FLS) Siswa Nasional di Lombok pada Mei lalu. Saat itu, siswa kelas V SD ini mempresentasikan tujuh lembar cerita bergambar. Dalam lomba Cipta Seni Kepresidenan di Istana Cipanas pada September lalu, DKI memilih Anjeli sebagai perwakilan provinsi. I
a kembali diutus Ibu Kota sebagai wakil dalam lomba cerdas cermat Ki Hajar yang digelar Edu TV di Hotel Aston Ancol pada Oktober 2012. Yang terakhir, Anjeli bersama tiga rekannya mewakili DKI dalam lomba lukis di Galeri Nasional, Jakarta Pusat. - http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/04/10025059/Anjeli.Masih.Simpan.Lukisan.untuk.Jokowi?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau Mal UKM di Jalan Kebon Kacang, Jakarta Pusat, Senin (3/12/2012) sore ini. Tiba di mal tersebut, Jokowi hanya terdiam dan menggelengkan kepalanya saat melihat gedung itu dibiarkan gelap dan tidak terurus.
Gedung enam lantai itu memang terlihat gelap tanpa penerangan. Lantai dan temboknya pun kusam dan berdebu. Bahkan, saat memasuki wilayah basement atau bawah tanah, bau pesing tercium sangat menyengat.
Melihat keadaan yang memprihatinkan itu, Jokowi langsung memerintahkan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Ratnaningsih untuk segera memperbaiki gedung yang sudah lebih dari dua tahun tidak ditinggali tersebut.
"Wah, gedungnya kok sudah jelek begini, Bu. Besok segera diperbaiki ya," kata Jokowi kepada Ratna di Mal UKM, Jakarta, Senin (3/12/2012).
Dalam proses renovasi Mal UKM itu, Jokowi memerintahkan Dinas UKM DKI untuk memperbaiki cat tembok, lantai keramiknya yang sudah retak, dan sebagainya.
Ratna pun mengaku sudah mendiskusikan terkait pengerjaan renovasi Mal UKM yang berada di sekitar Thamrin City itu. Pihaknya telah mempersiapkan kebutuhan listrik dan penyejuk ruangan. Jokowi pun tidak mengetahui kenapa gedung yang besar itu bisa tidak terawat dan tidak berpenghuni.
"Enggak mengerti saya, tapi kalau sebetulnya melihat posisi strategisnya dan melihat fasilitas yang ada di dalam ya wow, bagus sekali," kata Jokowi.
Bangunan enam lantai itu, kata Jokowi, harus segera dimanfaatkan. Ia mengatakan, Pemprov DKI harus dapat produktif memberikan ruang-ruang yang memberi manfaat kepada para pengusaha mikro, kecil, dan usaha rumah tangga.
"PKL coba kita bawa ke sini semuanyalah," kata Jokowi.
Menurutnya, tempat itu hanya butuh ruang promosi agar warga masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta, tertarik mengunjungi tempat tersebut.
"Ini hanya masalah bagaimana mempromosikan tempat ini, bagaimana meramaikan tempat ini, bagaimana membawa orang untuk datang ke sini," kata Jokowi.
Sementara itu, Ratnaningsih mengatakan, rencananya ke depan terkait penghidupan kembali Mal UKM tersebut adalah dengan memberi kebebasan kepada yang akan berjualan di sana selama enam bulan.
"Digratiskan selama enam bulan, nanti retribusi Rp 5.000 sampai Rp 15.000 per harinya," ujar Ratna.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meminta mal UKM di kawasan Thamrin City untuk segera diperbaiki. Dia yakin, dalam setahun, gedung itu sudah berfungsi kembali seperti semula dan ramai oleh para usaha kecil menengah dan akan menghidupkan kembali aktivitas perekonomian di denyut jantung Ibu Kota.
"Ya, dijaminlah. Coba sajalah tunggu setahun, nanti sudah dijamin ramailah. Pokoknya kalau enggak ada yang bisa garap, ya tak garap sendiri nanti," kata Jokowi di mal UKM, Kebon Kacang, Jakarta, Senin (3/12/2012).
Jokowi mengaku sudah sangat berpengalaman untuk mengurusi urusan bisnis dalam rangka memajukan aktivitas bisnis yang mati.
"Ini urusan saya, dari kecil sudah mengurusi kayak begini ini, ya sudah 23 tahun saya mengurusi ini," ujarnya.
Jokowi memiliki keyakinan itu karena mal UKM berada di tempat yang strategis dan memiliki semua fasilitas yang dibutuhkan.
"Semuanya ada, tinggal masalah niatnya saja, mau atau tidak untuk menghidupkan kembali. Tadi Dinas UKM bilang akan menyanggupi, ya berarti sudah beres, nanti saya tinggal kawal saja," kata Jokowi.
Jokowi pun segera menyiapkan anggaran untuk kebutuhan promosi gedung tersebut. Selain itu, ia juga berencana akan menampung pedagang kaki lima (PKL) yang telah diseleksi untuk menempati bagian food court-nya.
"Ya, mungkin nanti bisa saja di food court-nya diseleksi yang bagus-bagus untuk dimasukkan, kenapa tidak?" katanya.
Gedung mal UKM yang memiliki enam lantai itu kini memang dalam kondisi tak terurus, gelap tanpa penerangan. Lantai dan temboknya pun menjadi kusam dan berdebu. Bahkan, saat memasuki wilayah basement atau bawah tanah, bau pesing tercium sangat menyengat.
Dalam kesepakatan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan pihak pemberi pinjaman, Japan International Cooperation Agency (JICA), tercantum bahwa penanggung jawab proyek tersebut adalah Gubernur DKI Jakarta. Hal itu yang membuat Jokowi benar-benar memperhitungkan proyek mass rapid transit (MRT).
"Sekarang sudah dalam proses. Saya harus tahu betul kerja samanya dengan Jepang itu seperti apa? Pinjamannya itu seperti apa? Bunganya berapa? Iya, kan? Saya harus tahu itu," kata Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (3/12/2012).
Terlebih lagi, kata Jokowi, di dalam perjanjian dengan pihak JICA tertulis "Pertanggungajawaban Mutlak Gubernur".
"Nah itu! Jadi, ada kesalahan sedikit saja, tanggung jawabnya mutlak gubernur. Mutlak, tahu mutlak kan? Mutlak," ujar Jokowi.
Pernyataan mutlak itulah yang membuat Jokowi gusar. Menurutnya, proyek MRT selanjutnya menjadi tanggung jawab PT MRT Jakarta sebagai BUMD yang menjalankan proyek tersebut dan sudah bukan menjadi tanggung jawab gubernur.
"Nanti, kalau ada apa-apa tanggung jawabnya gubernur. Saya enggak ngerti kok dulu bisa kayak begitu. Kan mestinya, ini kan sudah BUMD, seharusnya yang tanggung jawab penuhnya di PT MRT itu dong. Kok masih bawa-bawa gubernur, enggak mengerti saya," kata Jokowi.
Oleh karena itu, ia tidak mau apabila MRT merugi, Gubernur yang akan menanggung semuanya dan pada akhirnya juga berbuntut pada BUMD. Apabila merugi, bukan BUMD yang bertanggung jawab, melainkan gubernur.
"Ya, apakah saya harus tanggung jawab mutlak juga kepada Ancol. Nanti Ancol ada yang ruwet, saya yang tanggung jawab. Kalau ada kerugian, saya tanggung jawab. Ya, kok enak jadi direksi kayak begitu, enak aja.
Logika bisnisnya itu seperti apa, kalau logikanya seperti itu ya enak-enak aja. MRT rugi, masak saya yang di keeeeeeeek," kata Jokowi sambil menarik dasinya sehingga seperti orang tercekik.
Permasalahan ini juga yang nantinya akan dibawa Jokowi untuk dicari solusinya bersama Menteri Keuangan Agus Martowardojo.
"Karena sekali lagi, pertanggungjawaban mutlak, berarti saya enggak usah kerja jadi gubernur, saya ngawasin MRT aja terus. Karena kalau salah sedikit, saya yang di keeeeek pertama kali," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga akan bernegosiasi tentang perbandingan besaran pengembalian pinjaman oleh Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat kepada Japan International Cooperation Agency (JICA) selaku pemberi pinjaman dalam proyek tersebut.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah bertemu dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo membahas megaproyek mass rapid transit (MRT). Jokowi juga berencana melakukan negosiasi ulang dengan pihak pemberi pinjaman, Japan International Cooperation Agency (JICA).
"Sudah jelas. Ya, ini tadi baru masalah ini. Kalau nanti dengan Menteri Keuangan sudah, akan bertemu juga dengan Jepang, baru nanti ke PT MRT Jakartanya, ya kami jalan," kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin (3/12/2012).
Masalah yang akan dibicarakan dengan pihak JICA antara lain menyangkut pinjaman, kerja sama, dan bunga. Bunga yang dibebankan terhadap utang pembangunan MRT Jakarta juga akan dibicarakan kembali. Sebab, bunga sebesar 0,25 persen yang dibebankan masih dalam bentuk yen.
"Kalau dalam yen rendah, tetapi dalam rupiah jelasnya berapa? Kita ingin minta penjelasan yang lebih konkret, termasuk apakah pengadaan keretanya itu bekas atau tidak, juga harus dijelaskan," katanya.
Jokowi mengatakan tidak mempermasalahkan rute MRT tahap pertama yang sudah ditetapkan, yaitu Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI). Menurutnya, rute yang ada saat ini sudah terdesain secara makro dan akan terkoneksi dengan moda angkutan lainnya, seperti monorel, kereta api, dan bus transjakarta.
Pemprov DKI terus mengkaji rencana pembangunan MRT ini, terutama menimbang adanya sanksi materiil dan imaterill apabila pembangunannya molor atau batal dilaksanakan. Dalam perjanjian pinjaman (loan agreement), tercantum bahwa jika pembangunan MRT terlambat dan tidak sesuai dengan jadwal, akan dikenakan kewajiban membayar bunga sebesar Rp 800 juta per hari. Bunga itu selanjutnya menjadi beban Pemprov DKI dan juga pemerintah pusat.
Begitu juga jika Jokowi akhirnya memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan pembangunan MRT dengan alasan biaya yang terlalu mahal. Konsekuensi moral dan nama baik DKI Jakarta serta Indonesia di iklim investasi internasional akan tercemar karena dana pinjaman untuk proyek MRT hanya dibebankan bunga kecil, yakni 0,25 persen berikut jangka waktu pengembalian pinjaman selama 30 tahun.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, menggelar rapat tertutup dengan sejumlah kepala BUMD di Balai Agung Balaikota DKI Jakarta, Senin (3/12/2012). Dari informasi yang dihimpun Kompas.com, rapat tersebut terkait dengan skema anggaran yang dipaparkan oleh para kepala BUMD untuk mendapat restu Gubernur.
"Kami yang bikin skema anggarannya, kami paparkan dan minta persetujuan Gubernur," kata Nikesman, staf keuangan PD Pembangunan Sarana Jaya, saat dijumpai di luar ruang rapat.
Berdasarkan pantauan, rapat yang mulai digelar sekitar pukul 07.30 masih berlangsung hingga saat ini. Agenda pemaparan dilakukan bergiliran, dan rapat sesuai jadwal akan berakhir pada pukul 11.00.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang memasuki ruang rapat sekitar pukul 08.00 menolak memberikan keterangan terkait agenda pembahasan. Seluruh direksi BUMD terkait yang ditemui di luar ruang rapat juga menolak memberikan keterangan secara detail.
"Nanti saja sama Pak Gubernur ya, kami hanya rapat. Soal isinya, nanti Pak Gubernur saja yang menjelaskan," kata Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis seusai melakukan pemaparan.
Selain Djangga Lubis, sejumlah kepala BUMD yang dijadwalkan mengikuti rapat ini adalah Direktur PD Pembangunan Sarana Jaya, Direktur PT PAL Jaya, dan Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol.
Basuki Setuju BUMD Beli Saham Palyja
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama setuju bila Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta membeli mayoritas saham PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Hal itu akan menambah pendapatan pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pada prinsipnya, Basuki tak keberatan dengan usulan agar BUMD membeli saham PT Palyja. Dengan catatan, PT Astratel selaku pemilik 49 persen saham pemasok air bersih di Jakarta itu itu telah menyetujuinya. "Kalau memang pemegang sahamnya setuju, ya boleh-boleh saja. Semua yang mendatangkan duit buat Pemda, saya setuju saja," kata Basuki di sela-sela kesibukannya di Balaikota Jakarta, Selasa (6/11/2012) siang.
Beberapa waktu lalu, Suez Environment selaku pemilik 51 persen saham Palyja telah membuat perjanjian jual beli dengan Manila Water, sebuah perusahaan asal Filipina. Kesepakatan dua pihak ini dilakukan tanpa sepengetahuan PAM Jaya.
Sejumlah pihak khawatir penjualan mayoritas saham Palyja ke pihak asing akan memperkeruh kisruh renegosiasi kontrak yang sedang berjalan. Oleh karena itu, Pemprov DKI diminta agar BUMD membeli saham yang akan dilepas tersebut.
Aliansi Pemuda Indonesia untuk Perubahan (API Perubahan) hari ini mengeluarkan hasil polling terkait nama-nama tokoh nasional atau pejabat negara yang layak menjadi capres versi pandangan anak muda. Dalam polling-nya, ternyata nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) masih menjadi nama yang paling populer di kalangan anak muda. Hasilnya, Jokowi pun menempati hasil tertinggi di hasil polling tersebut.
"Dari hasil resume, anak muda menginginkan perubahan," ujar Ketua Umum API Perubahan, Salman Dianda Anwar, dalam acara Kaum Muda Indonesia Ingin Perubahan di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Senin (3/12/2012).
Jokowi memenuhi sejumlah kriteria layak menjadi capres 2014. Kriterianya ialah kepemimpinannya diyakini memiliki ketegasan dalam memimpin dan mampu dekat dengan rakyat dengan cara turun langsung ke lapangan.
"Selain itu, sebagian responden memilih umur capres, yaitu 41 sampai 50 tahun," tutur Salman.
Jokowi mendapatkan skor tertinggi, sebesar 37,4 poin, diikuti Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan skor 10,3 di urutan kedua. Sementara mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla hanya mendapatkan skor 6,5 poin.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan memutuskan nasib megaproyek transportasi massal berbasis rel yaitu Mass Rapid Transit (MRT) dan monorel. Ia pun meyakini akan memutuskannya dengan segala risikonya.
"Saya janji sebelum akhir tahun semuanya akan kita putuskan dengan segala risikonya," kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (2/12/2012).
Dengan itu, Jokowi menegaskan kalau seorang pemimpin memang harus berani mengambil risiko.
"Kalau pemimpin enggak berani ambil risiko, ya enggak usah jadi pemimpin. Dalam pikiran saya, kalau semuanya untuk masyarakat kenapa kita harus takut? Kalau kita enggak ambil uang serupiah pun kenapa harus takut," kata Jokowi.
Ia pun mengatakan, langkahnya itu harus disertai dukungan pula oleh para jajaran di bawahnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan masyarakat Jakarta.
"Harus yakin dan optimis. Enggak ada kata menyerah dalam kamus saya. Kalau semuanya mendukung ya selesai masalahnya," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, Jakarta itu memang sangat memerlukan transportasi massal, seperti MRT dan Monorel untuk mengurai kemacetan yang ada di Jakarta.
"Proyek-proyek itu sudah 20-25 tahun lalu direncanakan, tapi kalau enggak segera diputuskan ya enggak akan punya. Bahkan Kuala Lumpur sudah jadi proyeknya, kita malah belum mulai," kata Jokowi.
Untuk keberlanjutan megaproyek MRT, Jokowi mengatakan, ia harus membuat kalkulasi apakah proyek tersebut akan membebani masyarakat dan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, Jokowi akan merenegosiasi untuk bertemu pihak Japan International Cooperation Agency (JICA) sebagai pemberi pinjaman, juga kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sedikit membagi kegundahannya terkait megaproyek Mass Rapid Transit (MRT) yang masih terkatung-katung kepada 10.000 peserta Silaturahmi dengan Gubernur DKI.
"Saya ini baru lima minggu bekerja, tapi selalu saja dikejar-kejar untuk diputuskan," kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (2/12/2012).
Menurut Jokowi, Jakarta itu memang sangat memerlukan transportasi massal, seperti MRT dan monorel.
"Proyek-proyek itu sudah 20-25 tahun lalu direncanakan, tapi kalau enggak segera diputuskan ya enggak akan punya. Bahkan Kuala Lumpur sudah jadi proyeknya, kita malah belum mulai," kata Jokowi.
Untuk keberlanjutan megaproyek MRT, Jokowi mengatakan, ia harus membuat kalkulasi apakah proyek tersebut akan membebani masyarakat dan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, Jokowi akan merenegosiasi untuk bertemu pihak Japan International Cooperation Agency (JICA) sebagai pemberi pinjaman.
"Kita akan nego kembali dengan peminjam. Semuanya, seperti kontraktor dan barang-barang semuanya dari sana. Terus ya kita ngapain? Masyarakat semua harus tahu," tutur Jokowi.
Selain akan merenegosiasi dengan JICA, Jokowi juga akan bertemu dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk bernegosiasi terkait pembagian beban pengembalian utang kepada JICA yang pada awalnya adalah 42:58.
42 Persen adalah beban pengembalian utang yang ditanggung Pemerintah Pusat kepada JICA dan 58 persen beban yang harus ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
Jokowi mengatakan akan mencoba bernegosiasi dengan hitungan 70:30. Karena, menurut logikanya, Pemerintah Pusat harus menanggung beban yang lebih tinggi dibanding Pemprov DKI.
"Pusat memang harusnya yang lebih gede, agar beban dari APBD enggak banyak. Jadi akan saya kalkulasi untuk mengembalikan agar juga dapat meringankan. Nanti kalau enggak kayak gitu, ya enak di Jepang dan Pemerintah Pusatnya," kata Jokowi.
Sementara itu, Jokowi berjanji ia akan melanjutkan megaproyek tersebut dengan keyakinan semakin banyaknya transportasi massal akan mengatasi kemacetan lalulintas DKI Jakarta. Keputusan resmi pembangunan MRT yang saat ini sedang dalam proses tender konstruksi fisik tersebut, menurut Jokowi, akan diumumkan kepada publik setelah permohonannya dikabulkan Kementerian Keuangan.
Ia merencanakan paling tidak sebelum akhir Desember keputusan tersebut bisa diumumkannya.
"Setelah ketemu Menteri Keuangan. Proyek ini dilanjutkan, asalkan pembagian 70-30 itu dikabulkan," katanya.
Selasa, Jokowi Bertemu Menkeu untuk Negosiasi MRT
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merencanakan bertemu dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk bernegosiasi membicarakan nasib kelanjutan megaproyek transportasi massal berbasis rel atau mass rapid transit (MRT). Pertemuan itu dijadwalkan akan berlangsung pada Selasa lusa (4/11/2012).
Jokowi akan bernegosiasi tentang perbandingan besaran pengembalian pinjaman oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat kepada Japan International Cooperation Agency (JICA) selaku pemberi pinjaman dalam proyek tersebut. Selama ini disepakati bahwa Pemprov DKI Jakarta akan menanggung 58 persen pengembalian pinjaman, sementara pemerintah pusat menutup 42 persen sisanya dalam bentuk hibah.
Jokowi ingin merenegosiasikan kembali komposisi tersebut. Ia menginginkan agar pemerintah pusat membantu membayarkan 70 persen utang kepada JICA dan Pemprov DKI hanya menanggung sekitar 30 persen.
"Hari Selasa nanti ketemu Pak Menteri," kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (2/12/2012).
Jokowi menilai komposisi awal pembagian pengembalian pinjaman kepada JICA sebesar 58:42 terlalu memberatkan bagi Pemprov DKI. Oleh karena itu, menurut Jokowi, porsi pemerintah pusat seharusnya lebih besar dibanding Pemprov DKI.
Dalam rencana pertemuannya bersama Menkeu, Jokowi ingin membahas soal komposisi pengembalian utang dan hal ini akan dikalkulasikan ulang. Dengan begitu, diharapkan akan disepakati pula besarnya subsidi dan harga tiket yang lebih rendah dari sebelumnya.
"(Pemerintah) pusat memang seharusnya yang lebih gede agar beban dari APBD enggak banyak. Jadi akan saya kalkulasi untuk mengembalikan agar juga dapat meringankan. Nanti kalau enggak kayak gitu, ya enak di Jepang dan pemerintah pusatnya," kata Jokowi.
Dengan melihat nilai investasi dan proyek yang besar itulah, Jokowi sangat berhati-hati sebelum memutuskan apakah akan melanjutkan proyek ini atau tidak. Jokowi yang baru lima pekan menjabat sebagai orang nomor satu di kalangan pemerintah Provinsi Jakarta tidak ingin diburu-buru untuk menentukan keputusan ini. Ia menegaskan akan melakukan kalkulasi secara cermat karena hal itu menyangkut uang rakyat. "Jadi bukan karena takut dan tidak takut, bukan. Jadi karena harus hati-hati dengan kalkulasi," kata Jokowi.
Selain akan bertemu dengan Menkeu, Jokowi juga berencana melakukan pertemuan dengan pihak pemberi pinjaman, yaitu JICA. Setelah ia bertemu dengan Agus Martowardojo, Jokowi baru akan berani berbicara mengenai keputusan soal megaproyek tersebut.
Pemprov DKI terus mengkaji rencana pembangunan MRT ini, terutama menimbang adanya sanksi materi dan imaterill apabila pembangunannya molor atau batal dilaksanakan. Dalam perjanjian pinjaman (loan agreement), tercantum bahwa jika pembangunan MRT terlambat dan tidak sesuai dengan jadwal, maka akan dikenakan kewajiban membayar bunga sebesar Rp 800 juta per hari. Bunga itu selanjutnya menjadi beban Pemprov DKI dan juga pemerintah pusat.
Begitu juga jika Jokowi akhirnya memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan pembangunan MRT dengan alasan biaya yang terlalu mahal. Maka konsekuensi moral dan nama baik DKI Jakarta serta Indonesia di iklim investasi internasional akan tercemar karena dana pinjaman untuk proyek MRT hanya dibebankan bunga kecil, yakni 0,25 persen berikut jangka waktu pengembalian pinjaman selama 30 tahun. http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/02/16532499/Selasa.Jokowi.Bertemu.Menkeu.untuk.Negosiasi.MRT?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=100%20Hari%20Jokowi-Basuki
